Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun (kiri), Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin (dua kiri), Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan (kanan) berdiskusi dalam acara Polemik Dramaturgi Pemilu Serentak di Jakarta, Sabtu (25/1/2014). Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Yusril Ihza Mahendra, Effendi Ghazali, dan kawan-kawan untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres secara serentak pada tahun 2019. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)