REVISI UU TNI - Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan usai melakukan audiensi dengan Pimpinan DPR dan komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Koalisi masyarakat sipil yang hadir antara lain adalah Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid, aktivis Halida Hatta, Pimpinan YPKP 1965 Bedjo Untung, Sumarsih, Natalia Soebagjo bertemu DPR guna membahas sejumlah substansi dalam revisi Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN