REVISI UU PILKADA - Wasekjen Bidang Komunikasi dan Media DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Achmad Baidowi (kiri), Ketua Bidang Komunikasi dan Media PPP Arman Remi (tengah) dan Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PPP Rusli Effendi (kanan) seusai konferensi pers di Kantor DPP PPP Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/5). DPP PPP hasil Muktamar Surabaya menolak dengan tegas wacana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan menilai pihak-pihak yang mendorong revisi UU tersebut hanya menonjolkan hasrat kekuasaan. Warta Kota/henry lopulalan