Peneliti ICW, Tama S.Langkun (kiri) bersama peneliti Indonesia Legal Rountable (ILR), Refki Saputra, yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil saat jumpa pers terkait rencana anggota DPR menggunakan hak interpelasi kebijakan pengetatan remisi bagi narapidana korupsi oleh Kementerian Hukum dan HAM, di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (18/12/2011). Koalisi menilai penggunaan hak interpelasi membuktikan rendahnya komitmen DPR dalam pemberantasan korupsi. (tribunnews/herudin)