TRIBUNNEWS.COM, PEMALANG - Mendorong sistem kelola penanganan mutu yang sesuai standar di pelabuhan pendaratan ikan, kawasan budidaya ataupun kampung budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), bagikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) kepada suplier produk perikanan di sentra tambak Dusun Tingkir, Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (22/3/2022).    "140 Sertifikat CPIB diberikan kepada 35 suplier yang ada di wilayah Pemalang yang menangani produk perikanan. Dengan diberikannya 140 pada kegiatan di Pemalang ini, maka total Sertifikat yang diterbitkan sebanyak 247 sertifikat terhadap 106 suplier, " tutur Hari Maryadi, Plt Kepala BKIPM mewakili menteri KKP dalam rangka kunjungan kerja di Pemalang.    Sebelumnya, KKP melalui BKIPM telah menerbitkan 107 sertifikat CPIB kepada 71 suplier yang menangani produk perikanan yang ditandatangani secara langsung oleh Hari Maryadi selaku Plt Kepala BKIPM dan Widodo Sumiyanto selaku Kepala Pusat Pengendalian Mutu di wilayah Pantura Jawa Tengah dari Brebes sampai Rembang.    Di acara Pencanangan 10.000 Sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Tingkat UMKM dalam rangka mendukung KKP Accelerate 2022 dihadiri oleh Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang. Hari berharap seluruh pelaku usaha perikanan dari tahap hulu hingga hilir memproduksi produk yang aman, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan keberterimaan hasil perikanan Indonesia oleh pasar dunia.    Sementara Kris Budihardjo, Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) menyampaikan pencanangan 10.000 sertifikat untuk seluruh Indonesia, di Pemalang berasal dari masyarakat yang menginginkan adanya sertifikasi sehingga difasilitasi oleh RKIH bekerjasama dengan KKP melalui BKIPM.   Rangkaian program yang digagas KKP melalui BKIPM seperti penjaminan mutu/quality assurance (QA), pelatihan UMKM hingga pembagian sertifikat CPIB merupakan bagian dari realisasi menuju prinsip ekonomi biru KKP. //ist/xis