Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun (kiri) bersama Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan (kanan) berdiskusi dalam acara Polemik Dramaturgi Pemilu Serentak di Jakarta, Sabtu (25/1/2014). Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Yusril Ihza Mahendra, Effendi Ghazali, dan kawan-kawan untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres secara serentak pada tahun 2019. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)