Ketua DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Fauzi Yusuf Hasibuan, saat membuka diskusi implementasi SK Mahkamah Agung (MA) No 73 2015, di Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2015). Peradi mengkritisi SK MA No 73 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sudah terpecah-pecah. TRIBUNNEWS/HERUDIN