TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah mengumumkan sanksi terhadap pemerintah Libya. Obama memerintahkan eksekutifnya untuk membekukan aset properti dan transaksi pemimpin Libya, Moammar Khadafi dan beberapa rekan dekatnya.

"Kembali pelanggaran terhadap hak asasi manusia dilakukan pemerintah Libya, tindakan brutal, dan ancaman yang telah layak diberikan sanksi tegas dari masyarakat internasional," kata Obama dalam konferensi pers di New York, Jumat (25/2/2011) malam, seperti dikutip dari BBC.

"Sanksi-sanksi ini akan melindungi aset yang dimilik rakyat Libya," imbuh Obama.

Juru bicara Gedung Putih Jay Carney mengatakan, pemerintahan Obama telah mengambil sikap menekan rezim Khadafi untuk menghentikan kekerasan. "Kolonel Khadafi telah kehilangan kepercayaan diri warganya," tambah Carney.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan oleh pemerintah Libya. Dia mengatakan bahwa 22.000 orang telah melarikan diri dari Libya melalui Tunisia, dan 15.000 lagi melalui Mesir.

"Jauh lebih besar warga terjebak dan tidak mampu melarikan diri. Ada laporan  bahwa pengungsi Libya dilecehkan dan diancam dengan senjata dan pisau," tegasnya.  

Ban juga mengatakan bahwa ada krisis pangan di Libya bahwa UN World Food Programme (WFP) memperkirakan krisis pangan itu akan memburuk. WFP mengatakan rantai pasokan makanan Libya kini sangat rentan, karena impor belum masuk ke negeri ini dan distribusi pangan terhambat akibat aksi kekerasan.

Dikabarkan pula bahwa para diplomat di Dewan Keamanan PBB mengatakan Inggris dan Prancis telah menyusun rancangan resolusi dengan paket kebijakan yang bertujuan mengisolasi pemimpin Libya baik politik maupun militernya.

Selain sanksi embargo senjata, aksi kekerasan yang dilakukan rezim Khadafi juga akan diseret ke Mahkamah Pidana Internasional.(*)