TRIBUNNEWS.COM, PARIS - Militer Libya kini mendapat lawan sepadan. Negara tersebut kini dikepung oleh tentara barat dan sekutu arab yang dimulai dari aksi militer Perancis pada Sabtu (19/3/2011).

Aksi militer tentara Prancis di negara Muamar Gaddafi itu diklaim Presiden Prancis Nicolas Sarkozy didukung oleh negara-negara Barat dan sekutu Arab, untuk menghentikan serangan tentara Libya kepada pemberontak.

Sebuah pesawat Prancis memulai serangan terhadap sebuah kendaraan di Libya pada pukul 16.45 GMT (pukul 23.45 WIB), tembakan pertama dalam operasi untuk memaksakan resolusi PBB yang meminta zona larangan terbang dan perlindungan warga Libya dari pasukan Gaddafi, kata militer Prancis. Tembakan pertama itu terjadi setelah Sakozy menyetujui pada pertemuan puncak di Paris dengan para pemimpin Eropa dan Menlu AS Hillary Clinton, Sekjen PBB Ban Ki-moon dan utusan Liga Arab untuk menggunakan kekuatan udara guna memaksakan resolusi PBB itu.

"Dalam perjanjian dengan mitra-mitra kami, pasukan udara kami akan melawan serangan oleh pesawat Kolonel Gaddafi terhadap masyarakat Benghazi," kata Sarkozy, merujuk ke markas pemberontak Libya.  "Pesawat kami telah mencegah serangan udara di kota itu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pesawat-pesawt siap untuk campurtangan terhadap tank-tank yang "mungkin mengancam warga sipil tak bersenjata".  Sekitar 20 pesawat terlibat dalam operasi di atas Libya, kata kementerian pertahanan Prancis. Prancis memiliki sekitar 120 pesawat, sebagian besar jet Rafale dan Mirage 2000, dan kapal induknya Charles de Gaule akan berangkat ke Libya, Ahad.  Serangan udara Prancis itu ditargetkan terhadap sebuah kendaraan militer Libya yang mengancam penduduk sipil.

PM Inggris David Cameron membebankan tanggung jawab situasi pada Gaddafi dan mengatakan bahwa waktunya untuk bertindak bagi masyarakat internasional telah tiba. "Kolonel Gaddafi yang membuat ini terjadi. Ia berbohong pada masyarakat internasional, ia menjanjikan gencatan senjata, ia melanggar gencatan senjata itu. Ia terus menyerang rakyatnya sendiri," katanya pada televisi Inggris.

Sarkozy, Cameron dan Hillary telah membicarakan pembagian peran militer sebelum pertemuan puncak itu, menurut beberapa sumber. Prancis dan Inggris akan memusatkan pada seragan udara, sementara negara anggota NATO lainnya akan menjaga zona larangan terbang. Negara-negara Barat telah minta bantuan kuat Arab untuk aksi militer itu setelah para menlu Liga Arab menyerukan zona larangan terbang di atas Libya pekan lalu. Sebagai jawaban, Jordania, Maroko, Qatar, Uni Emirat Arab (UAE) dan Sekjen Liga Arab menghadiri pertemuan puncak di Paris itu.

Qatar dan beberapa negara Eropa, termasuk Belgia, Belanda, Denmark dan Norwegia, telah memastikan mereka akan mengambil bagian dalam intervensi militer yang disetujui PBB di Libya, kata seorang diplomat.

Berbicara setelah pertemuan itu, Hillary mengatakan bahwa tujuan resolusi DK PBB yang disahkan Kamis itu adalah "untuk melindungi warga sipil dan untuk memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan", ketimbang secara khusus untuk menggulingkan pemimpin Libya Muamar Gaddafi. Tapi, katanya, "tentu saja keadaan akan berkembang karena kami memulai menerapkan resolusi itu akan menciptakan lingkungan baru yang mana rakyat akan bertindak, termasuk orang-orang di sekitar Kolonel Gaddafi".

Ketika para pemimpin itu bertemu di Paris, gumpalan asap naik di atas Benghazi, kota kedua Libya, sementara ribuan orang lari ke arah timur setelah serangkaian serangan udara dan penembakan berlanjut.

PM Jose Luis Zapatero mengatakan Spanyol akan membantu mengadakan zona larangan terbang dengan menyediakan sebuah pesawat pengisi bahan bakar di udara dan empat jet tempur F-18 yang akan berangkat Sabtu ke sebuah pangkalan udara Italia.  PM Belgia Yves Leterme menjelaskan Belgia akan menyediakan pesawat F-16 yang sekarang ada di Yunani selatan. Sementara PM Italia Silvio Berlusconi memastikan beberapa pangkalan Italia akan disediakan untuk membantu penerapan zona larangan terbang di bekas jajahannya itu, dan menambahkan pastisipasi Italia lagi akan menyusul.

Komando operasi "mungkin akan dilakukan dari markas NATO di Naples", kata Berlusconi, tanpa menjelaskan apakah ia merujuk ke operasi keseluruhan atau zona larangan terbang saja. Di Brussels, para pemimpin militer dan diplomatik NATO bertemu untuk menyusun opsi mereka.