Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo, Jepang

TRIBUNNEWS.COM - Pemilu untuk memilih majelis rendah parlemen Jepang kemarin ternyata dianggap tidak konstitusional oleh sekelompok pengacara yang mengajukan tuntutan bersamaan, Senin (17/12/2012), kepada 14 pengadilan tinggi yang ada di Jepang. Demikian dilaporkan Tribunnews.com.

Di Tokyo pengacara Makoto Ito setelah memasukan tuntutan tersebut mengadakan konferensi pers dan dengan tegas mengatakan bahwa pemilu kemarin tidak sah, tidak konstitusional, melanggar keputusan pengadilan tinggi yang dikeluarkan Maret 2009 untuk hal yang sama.

"Pemilu kemarin jelas tidak sah dan kami mengajukan tuntutan seiring bersamaan kepada 14 pengadilan tinggi di Jepang kepada pemerintah Jepang mengenai pelanggaran pemilu tersebut khususnya terhadap perbedaan (disparity) hak suara di daerah pemilihan Kochi dan di Chiba," paparnya.

Kasus ini kedua kali terjadi terkait pelanggaran pemilu di Jepang. Pertama kali tuntutan dilakukan saat pemilu majelis rendah bulan Maret 2009.

Jumlah penduduk yang sedikit di Kochi terwakili dengan jumlah anggota majelis rendah yang sama dengan Chiba. Padahal penduduk Kochi jauh lebih sedikit daripada jumlah penduduk di Chiba sehingga dianggap tidak adil oleh para pengacara tersebut.

Misalnya daerah pemilihan Kochi distrik-3 yang berpenduduk saat ini 204.930 orang. sedangkan  tempat pemilihan di  Chiba distrik-4 dengan jumlah penduduk 497.601 orang berarti 2,43 kali lebih besar. Walau jumlah penduduk berbeda jauh, jumlah anggota majelis yang dipilih sama, yaitu sama-sama hanya satu orang.

Tahun 2009 saat perbedaannya masih 2,3 kali lipat pun sudah dituntut dan dikabulkan pengadilan kemudian meminta agar peraturan pemilu diubah. Tetapi kenyataan sampai dengan pemilu kemarin peraturan pemilu tidak diubah dan keputusan pengadilan tidak dilaksanakan.
.
Atas tuntutan Maret 2009 mahkamah agung  sempat menganulisasi (batalkan) kondisi "tidak konstitusinal" serta menghibau kepada pemeritah agar mengganti peraturan pemilu. Hari ini dilakukan tuntutan serupa kepada pengadilan tinggi dan akan berlanjut nantinya ke mahkamah agung pula.

Secara bersamaan siang ini kelompok pengacara  Kuniaki Yamaguchi juga memasukan tuntutan serupa atas pemilu yang dikatakan tidak konstitusional ini ke pengadilan tinggi Hiroshima.

INTERNASIONAL POPULER