TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri KTT ke-23 ASEAN yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 9-10 Oktober 2013.

Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri (Kemlu), KTT ini merupakan yang kedua kalinya digelar dalam masa keketuaan Brunei Darussalam pada tahun 2013.

Selain menghadiri KTT, Presiden RI juga telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri RRT. Sementara itu Menteri Luar Negeri telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB. Dalam KTT ASEAN ke-23 ini, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri (menlu), Marty Natalegawa, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar.

Secara umum, pada KTT ASEAN kali ini, para Kepala Negara ASEAN membahas tiga isu utama yakni, perkembangan proses pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Building); peranan sentral ASEAN dan hubungan eksternal; serta pembahasan isu regional dan internasional. Disamping itu juga dibahas pembentukan High Level Task Force (HLTF) termasuk penguatan Sekretariat ASEAN.

KTT ke-23 ASEAN mencatat dua gagasan Indonesia yakni mendorong kemitraan eksternal ASEAN generasi kedua (second generation partnership) dan menjadikan ASEAN sebagai mitra yang sejajar dan saling menguntungkan dengan pihak eksternal, serta traktat persahabatan dan kerjasama di kawasan Indo-Pacific yang merefleksikan prinsip-prinsip dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) dan 2011 Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles).

Para Kepala Negara ASEAN juga telah membahas beberapa isu regional dan global diantaranya isu Laut China Selatan, ketegangan di Semenanjung Korea, krisis Suriah dan perkembangan isu Palestina. Berkaitan dengan isu Laut China Selatan, para Kepala Negara ASEAN sepakat untuk mengedepankan dialog dan penyelesaian sengketa melalui cara damai serta menjaga stabilitas dan situasi kondusif di kawasan bagi pembangunan ekonomi.