TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK - Pemerintah Thailand mempertimbangkan menerapkan keadaan darurat setelah kekerasan berdarah mewarnai demonstrasi anti-pemerintah di kota Bangkok, dalam sepekan terakhir.

"Kami siap untuk menggunakan dekrit darurat. Semua orang yang terlibat termasuk polisi, militer, dan pemerintah sedang mempertimbangkan opsi ini sangat serius tetapi belum mencapai kesepakatan," ujar Kepala Dewan Keamanan Nasional Thailand, Paradorn Pattantabutr seperti dikutip dari Reuters, Senin (20/1/2014).

"Para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan menutup sejumlah kantor pemerintah. Sejauh penutupan mereka simbolis, mereka pergi ke kantor-kantor pemerintah dan kemudian mereka pergi. Tapi jika taktik mereka berubah dan mereka menutup bank atau kantor-kantor pemerintah permanen maka peluang untuk kerusuhan meningkat dan kita harus menerapkan hukum ini," katanya.

Penetapan keadaan darurat maka hal itu akan memberikan kekuasaan yang luas pada badan-badan keamanan untuk memberlakukan jam malam, penangkapan seseorang tanpa tuduhan, menyensor media, melarang pertemuan politik lebih dari lima orang, dan menyatakan wilayah terlarang.

Satu orang tewas dan puluhan orang terluka, ketika granat dilemparkan ke pengunjuk rasa anti - pemerintah di pusat kota pada hari Jumat dan Minggu.

Ribuan orang pengunjuk rasa anti-pemerintah, masih menduduki jalan-jalan utama di kota Bangkok, hingga Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri dari jabatannya. (reuters.com)