Laporan Koresponden Tribunnews.com di Tokyo, Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Mantan Kepala Ekonomis Bank Dunia, Vikram Nehru, menekankan bahwa pemilu presiden 9 Juli lalu merupakan peristiwa yang luar biasa.

Itu terorganisasi dengan baik, bebas dari ketegangan dan kekerasan, sangat transparan, dan dilaksanakan dengan kebanggaan warga yang sangat besar.

Itu adalah perayaan demokrasi dan tampilan yang mengesankan dari kedewasaan politik. Demikian ungkap Vikram dalam tulisannya di koran ekonomi Jepang, Nikkei hari ini (14/7/2014).

Meskipun Vikram telah memuji, masih ada yang kurang di matanya, "Sayangnya, apa yang terjadi tampaknya kurang  dapat disebutkan sebagai  perayaan. Demokrasi yang semakin matang di Indonesia kini menghadapi ujian yang berat," tulisnya.

Selain itu, hal kedua, kandidat telah mengklaim kemenangan. Keduanya telah merujuk  kepada "quick count" - proyeksi statistik dari hasil resmi oleh lembaga survei swasta.

Hampir semua yang terkenal dengan track record yang kuat untuk akurasi menunjukkan kemenangan Jokowi dengan selisih 3-5 poin persentase.

Beberapa tim survei dengan sedikit atau tanpa track record dari pendahulunya dipertanyakan,  menunjukkan kemenangan Prabowo.

Fokus nasional sekarang telah bergeser ke proses penghitungan. Pada tanggal 12 Juli  suara telah dihitung di 478.685 TPS.

Dalam beberapa hari mendatang, penghitungan ini akan ditabulasi dan dikumpulkan secara manual di lima tingkat yang berbeda - desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Agregasi pada setiap tingkat dirancang untuk menjadi transparan dan kuat, tetapi hanya akan sebaik sesuai  orang yang menjalankannya.

Merusakkan hasil dengan agregasi terdeteksi akan hampir mustahil, tetapi tidak dapat diberhentikan sama sekali. Kedua kandidat akan memiliki perwakilan yang hadir pada setiap tahap untuk memastikan sistem diikuti.

Fase ini, dijadwalkan selesai pada 22 Juli secara luas diperkirakan menunjukkan bahwa Widodo memenangkan pemilihan.

Pada tahap berikutnya di mana proses pemilihan bisa lebih rentan. Menurut Vikram, "Jika Jokowi menang, Subianto akan hampir pasti menantang penghitungan resmi di Mahkamah Konstitusi, meskipun ia telah menyatakan ia akan mematuhi hasil dari proses resmi.