Tribun

Pemerintah Australia Tanggapi Permintaan SBY

Pemerintah Australia mengakui sengaja memerintahkan pencegahan penyebarluasan informasi untuk melindungi tokoh politik senior di kawasan Asia Tenggara

Editor: Domu D. Ambarita
zoom-in Pemerintah Australia Tanggapi Permintaan SBY
Tribun Batam/Istimewa
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (berdiri) bersama Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, usai memberikan keterangan pers di Nongsa Point Marina (NPM) Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/6/2014). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Australia bertindak cepat atas permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah negara Kanguru itu mengakui sengaja memerintahkan pencegahan penyebarluasan informasi untuk melindungi tokoh politik senior di kawasan Asia Tenggara dari risiko sindiran yang tak berdasar.

Beberapa jam setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers di Cikeas, mengenai laporan Wikileaks, Kamis (31/7/2014) siang, BBC Indonesia menerima surat elektronik dari Kedutaan Besar Australia.

Isi surat itu mengklarifikasi mengenai perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Australia atas dugaan suap bernilai jutaan dollar Australia.

Kasus ini diduga yang melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara itu dengan sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara.

"Pemerintah Australia memperoleh perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan, apakah hal tersebut memang faktanya begitu atau tidak. Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tak berdasar," bunyi petikan surat tersebut.

Pemerintah Australia menyatakan penyebutan nama-nama tokoh dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka.

"Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency. Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian".

Kamis siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah Australia menanggapi isu yang dihembuskan situs antikerahasiaan, Wikileaks. Situs yang bermarkas di Swedia itu merilis perintah pencegahan dari pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia.

Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut Wikileaks.

SBY meminta pemerintah Australia untuk membuka seterang-terangnya mengenai tudingan Wikileaks yang menurutnya, sangat sensitif dan menyangkut harga diri baik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan SBY.

Yang jelas, kata SBY, pemberitaan Wikileaks tersebut mencemarkan dan merugikan nama baik Megawati dan dirinya.

Kata SBY, kalau ada elemen di Indonesia yang dianggap terlibat, tolong diungkap, ditunjuk dan nantinya diusut siapa orang itu. Apabila melanggar hukum tunjukkan apa kasusnya.

Wiki Terkait

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas