Laporan Wartawan Tribun Kaltim Kholish Chered dari Makkah

TRIBUNNEWS.COM, MAKKAH - Sekitar 17.000 orang jamaah haji gelombang pertama telah ditempatkan di luar markaziyah (berjarak lebih dari 650 meter dari Masjid Nabawi) gara-gara majmu'ah (penyedia akomodasi) melanggar kontrak.

Pihak Kemenag RI mengupayakan seluruh jamaah haji gelombang dua yang akan berada di Madinah setelah puncak haji akan ditempatkan di pemondokan yang tak jauh dari Masjid Nabawi.

Jajaran Kemenag dipimpin Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Abdul Djamil, telah mengecek langsung kondisi pemondokan jamaah haji di luar markaziyah yang cukup memprihatinkan. Solusi sementara para jamaah di luar markaziyah disediakan bus antar jemput ke Masjid Nabawi.

Nantinya jamaah haji gelombang dua yang akan melaksanakan salat wajib 40 waktu (arbain) setelah puncak haji akan ditempatkan di jarak yang cukup dekat dengan Masjid Nabawi.

"Untuk persiapan haji gelombang dua ini kita sudah melakukan evaluasi. Jadi catatan permasalahan kita bahas kita evaluasi dan kita sampaikan penyedia akomodasi disini," kata kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Sri Ilham Lubis, usai rapat koordinasi dengan DPD RI di Kantor Misi Haji Indonesia Daker Madinah, Kamis (18/9/2014).

"Kita kumpulkan majmu'ah dan kita sampaikan jamaah haji kita ketika ditempatkan di non markaziyah dan kita sampaikan tentu kita tidak ingin terulang kembali. Seluruh majmu'ah menyampaikan Insyaa Allah seluruh jamaah haji ditempatkan makaziyah," katanya menambahkan.

Ada sejumlah alasan disampaikan majmuah terkait penempatan 17.000 jamaah haji dari 41 kloter di luar markaziyah dengan jarak maksimal 3 km dari Masjid Nabawi. Yang pertama, adanya tren negara-negara lain yang biasanya menempatkan jamaah haji di luar markaziyah kini menempatkan jamaahnya dekat Masjid Nabawi.

"Kemudian jamaah haji dari Irak, Iran, Turki, dan Eropa mayoritas jamaah diberangkatkan di gelombang pertama. Inilah salah satu faktor ada jamaah haji kita 20 persen di luar markaziyah. Ini fakta lapangan dan ini sudah kita konfirmasi ke pihak terkait," ungkapnya.

Persoalan lain adalah kesulitan penerbitan tasrih oleh pihak baladiyah (izin operasi dari pihak terkait). Kemudian ada hotel yang bisa menampung 45.000 jamaah sampai saat ini tasrihnya belum keluar.

"Keterbatasan ini yang menyebabkan majmu'ah kesulitan. Ini betul-betul tidak ada sehingga kami terpaksa mencari di luar markaziyah dan juga harga lebih tinggi. Hal-hal ini yang menyebabkan kondisi kita dipaksakan dengan kondisi saat ini," paparnya.

Kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Apalagi tahun depan sudah diterapkan sepenuhnya e-hajj dan sistem pemondokan dilakukan dengan sewa musiman.

"Tahun ini terakhir kontrak dengan majmu'ah. Tahun depan sudah tidak bisa lagi. Kita lebih fleksibel lagi memilih hotel kita. Dan kita juga akan melakukan survei harga supaya begul-betul lebih akurat lagi untuk kita usulkan ke pimpinan," katanya. (*)