Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sejumlah warga Indonesia di Jepang saat ini berharap banyak hal kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Transparansi, pendidikan, industri mandiri di Indonesia, termasuk juga perlindungan tenaga kerja, kemacetan bahkan penipuan valuta asing di Bali agar mendapat perhatian supaya citra Indonesia di mata internasional dapat terjaga dengan baik.

"Saya berharap Jokowi dapat melakukan transparansi anggaran semua proyek di pemerintahan. Dibuat lebih mudah traceability nya. Misalkan dibuat satu pintu situs pemerintahan, di mana rakyat bisa melihat langsung nama perusahaan pemenang proyek, alamat, dan rincian kasar pemakaian anggaran. Biarkan rakyat yang mengadili langsung secara sosial. Lebih manjur daripada KPK atau instansi resmi lainnya," ungkap Abdul Azis Tri Kartika. Keterbukaan juga diharapkan untuk hal lain.

"Regulasi dana kampanye pemilu agar alur dana jelas terlihat bagi siapa saja. Regulasi dana media offline maupun online agar alur dana terlihat jelas pula bagi siapa saja. Kemudian regulasi yang lebih ketat untuk lembaga survey dan quick count agar hanya lembaga yang berdasarkan metode ilmiah saja yang bisa beroperasi pada periode sekitar pemilu," harap Arnold P Siboro, seorang pengusaha IT yang tinggal di Jepang.

Dua wanita Indonesia lebih memfokuskan diri harapannya kepada pendidikan.

"Disiplin, teratur, taat lalu lintas, budaya antre seperti di Jepang. Semua anak Indonesia wajib sekolah dengan biaya murah, guru berkualitas," kata Yuliana Thang.

Sedangkan Anisa Padang Pelangi berharap pada masa pemerintahan Jokowi, sistem pendidikan Indonesia baik, pelajaran umum maupun karakter dapat menjadi lebih baik. Terutama untuk pendidikan karakter.

Sementara Iwan Setiya Budi ingin agar Jokowi dapat mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia dengan lebih massif, mengirim guru-guru kesenian dan bahasa untuk mengajar di Jepang secara berkala.

Pembangunan yang merata sangat diimpikan Andy Raymond Budihardjo.

"Demikian pula saya berharap pemerintah Indonesia di era Jokowi-JK dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan tradisional, bahkan kalau bisa memperkenalkan kebudayaan kita ke negara-negara tetangga Jepang," harapnya.

Alradix Djansena meminta untuk mengevaluasi cara pandang pemerintah Indonesia terhadap Jepang dari yang selama ini melihat Jepang sebagai investor dengan Indonesia sebagai pasar, sebenarnya bisa menjadikan Jepang sebagai pasar bagi produk hasil bumi Indonesia dan sebagai pasar bagi pariwisata di Indonesia.

Koordinator Komunitas Indonesia di Jepang Ari Tamat menekankan mengenai pengawasan yang lebih ketat atas penyedia pengiriman TKI ke Jepang dan perlindungan terhadap mereka yang bekerja di Jepang agar lebih komprehensif.

"Selain itu saat ini banyak pengiriman barang pribadi dari Jepang ke Indonesia banyak yang tersendat di Bea dan Cukai, yang tidak jelas alasannya dan biaya terlalu mahal, tolong diperhatikan Jokowi," katanya.

Hal lain sama seperti keluhan banyak pengusaha Jepang yaitu kemacetan dan transportasi di Indonesia.