Jepang Kirimkan Ahli Patent ke Indonesia Selama 5 Tahun

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang mulai akhir tahun ini akan mengirimkan para ahlinya ke Indonesia khususnya di bidang paten untuk membantu meningkatkan kemampuan dan kualitas perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Hal ini juga sesuai dengan permintaan dari pemerintah Indonesia agar Jepang membantu bidang intelektual property di Indonesia.

"Mulai akhir tahun ini selama lima tahun Jepang akan mengirimkan para ahlinya ke Indonesia terutama untuk membantu bidang intelektual property di Indonesia," ujar sumber Tribunnews.com di kementerian ekonomi perdagangan dan industri (METI) Jepang Senin ini (10/8/2015).

Kantor Paten Jepang akan mengirimkan ahli nya bagi jangka panjang yang bekerjasama dengan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dilakukan di Indonesia. Hal ini bagi perlindungan hak kekayaan intelektual dan proyek perbaikan integritas hukum untuk perbaikan lingkungan bisnis di Indonesia nantinya.

Proyek ini untuk mengembangkan dukungan bagi peningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dan semakin memperluas lagi dari bantuan yang telah dilakukan di masa lalu.

Kantor Paten Jepang sejak 1994, dengan skema JICA, sebenarnya telah melakukan pengiriman proposal ke Indonesia khususnya Kementerian Hak Asasi Manusia Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal (Ditjen HAKI) (DGIP) serta Kantor Paten untuk meningkatkan pemeliharaan sistem Indonesia seperti pembangunan kapasitas pemeriksaan dan kekayaan intelektual penegakan DGIP.

Baru-baru ini, berdasarkan permintaan dari pihak pemerintah Indonesia, di samping dukungan dari Kantor Paten, perbaikan baru dalam prediktabilitas penanganan kasus kekayaan intelektual, integritas penyusunan dan pemeriksaan hukum dan peraturan yang terkait dengan bisnis, termasuk Hukum Kekayaan Intelektual.

"Perlindungan hak kekayaan intelektual dan proyek perbaikan integritas hukum untuk perbaikan lingkungan bisnis" untuk mendukung pengembangan seperti prosedur ditingkatkan, disepakati antara JICA dan Hukum Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Agung, "Menanggapi hal itu, kemudian melakukan mengirimkan staf Kantor Paten sebagai ahli jangka panjang mulai akhir tahun ini," katanya.

Selain dukungan dari Kantor Paten, dari Departemen Kehakiman, yang dikirim ahli jangka panjang untuk Mahkamah Agung Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia legislasi Direktorat Jenderal, dan pengelolaan kasus kekayaan intelektual peningkatan prediktabilitas, diharapkan untuk mendukung pengembangan prosedur tersebut untuk meningkatkan konsistensi penyusunan dan pemeriksaan hukum yang terkait dengan bisnis dan peraturan, termasuk hukum kekayaan intelektual akan dilakukan.

Untuk jangka panjang pembangunan mekanisme untuk pelatihan staf dan pendidikan DGIP, revisi standar pemeriksaan, dan penelitian, serta eksekusi dan penegakan manual / pedoman hak kekayaan intelektual dan dukungan untuk terus memberikan kontribusi pada peningkatan pelaksanaan dan penegakan sistem perbaikan dari masing-masing instansi eksekutif bagi kualitas pemeriksaan DGIP.