Presiden IDB dan Jokowi Sepakat Aktifkan Kerjasama Kadin dan Kamar Dagang Arab
Menlu mengatakan Indonesia berkomitmen untuk menjadi tuan rumah dari pertemuan tahunan IDB
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua lembaga internasional yang berpusat di Kawasan Timur Tengah, yakni Islamic Development Bank (IDB) dan Organisasi Konferensi Negara-Negara Islam (OKI) memberikan pujian atas peran aktif yang dilakukan Indonesia sebagai anggota kedua lembaga tersebut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden IDB DR Ahmad Mohamed Ali Al-Madani dan Sekjen Organisasi Konferensi Islam ketika bertemu Presiden Joko Widodo yang dihelat di Istana Raja Faisal Jeddah, Sabtu pagi 12 September 2015.
Dalam pertemuan Presiden dengan Presiden IDB DR Ahmad Mohamed Ali Al-Madani, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa IDB sangat menghargai peran aktif Indonesia sejak kelahiran hingga saat ini.
"IDB bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia, demikian pula sebaliknya, karena Indonesia ikut membidani lahirnya IDB," ucap Menlu Retno.
Menlu mengatakan Indonesia berkomitmen untuk menjadi tuan rumah dari pertemuan tahunan IDB yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Mei 2016.
"Di sela-sela pertemuan itu dilakukan workshop mengenai masalah capacity building," ucap Menlu.
Presiden IDB dalam pertemuan itu, berharap dilakukan rekativasi kerjasama antara Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dengan kamar dagang negara-negara Arab. Indonesia, lanjut Menlu, saat ini sedang menggarap dialog strategis dengan negara-negara di kawasan Teluk.
"Hal ini akan menambahkan bagi bobot rekativasi kerjasama antara KADIN dengan kamar dagang negara-negara Arab," kata Retno.
Kedua belah pihak juga membahas mengenai masalah program Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk fase yang kedua yang berjalan dari tahun 2014-2019 dengan nilai USD 5 Miliar.
"Indonesia di fase sebelumnya, pada fase pertama dengan nilai USD 2 Miliar," ucap Retno.
Diketahui, MCPS merupakan kerangka kerjasama antara IDB Group dengan Pemerintah Indonesia dengan lingkup kerjasama yang tidak hanya meliputi sektor pemerintahan, namun juga termasuk sektor swasta. Dalam fase kedua ini, pemerintah meletakkan bobot pada pembangunan infrastruktur.