Tribunnews.com — Rancangan perubahan aturan permohonan suaka yang diajukan pemerintah antara lain merencanakan pemotongan drastis tunjangan sosial bagi pengungsi.

Selain itu, proses pengusiran pengungsi yang ditolak permohonan suakanya akan dipermudah. Untuk mencegah pengungsian lokal hanya berdasarkan keuntungan ekonomi, kawasan Balkan juga akan dideklarasi sebagai daerah aman.

Pemerintah Jerman menyatakan mulai kewalahan menampung ratusan ribu pengungsi yang datang sekaligus melintasi perbatasan negara tetangga.

Kebijakan Kanselir Angela Merkel dengan membuka pintu bagi pengungsi, terutama yang berasal dari Suriah, kini mendapat kritik tajam dari kalangan partainya sendiri.

Sebagai konsekuensi dari krisis pengungsi, Direktur Badan Federal untuk Migrasi dan Pengungsi, Manfred Schmidt, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

Kanselir Merkel juga dikritik oleh negara mitra Uni Eropa karena bertindak unilateral dalam politik pengungsi. Akibatnya, negara-negara tetangga menanggung beban serbuan pengungsi yang melakukan transit dengan tujuan akhir Jerman.

Wakil Kanselir Jerman Sigmae Gabriel belum lama ini bahkan sesumbar, Jerman dengan mudah bisa menampung hingga 500.000 pengungsi. Krisis pengungsi ke Eropa memicu Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker menyusun daftar rancangan kuota pengungsi yang masih diperdebatkan panas.

Akibat perubahan kebijakan di Jerman, kini puluhan ribu pengungsi tertahan di negara-negara transit, terutama di kawasan Balkan. Dampaknya, bandit pedagang manusia menangguk keuntungan dengan makin banyaknya pengungsi yang mencoba secara ilegal menembus perbatasan. Kini polisi perbatasan Jerman mulai melakukan pemeriksaan ketat lalu lintas di perbatasan ke Ceko.

Menimbang krisis pengungsi yang dihadapi, Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere menyatakan akan mengajukan permintaan dukungan dana dari Uni Eropa. Komisaris Migrasi Uni Eropa Dimitris Avramopoulos sudah menanggapi positif. Namun, jumlah permohonan bantuan tidak dirinci. (AS/VLZ (AFP,DPA,RTR,Twitter)