TRIBUNNEWS.COM, AUSTRALIA - Kepala Kepolisian Victoria, Australia, Komisioner Graham Ahston, memperingatkan aksi demo yang dilakukan kelompok anti Islam, akan merusak reputasi Victoria dengan sejarah panjang multikulturnya.

Polisi diturunkan untuk menjaga masjid di seluruh Victoria.

Menurut Komisioner Ashton, reputasi Victoria yang ramah dan hangat kini semakin terancam dengan munculnya gelombang baru sikap tidak toleran dari kelompok masyarakat tertentu.

Kelompok anti Islam bernama United Patriots Front (UPF) berencana untuk kembali melakukan aksi menentang rencana pembangunan masjid di Bendigo, pada akhir pekan ini.

UPF telah melakukan aksi demo di Bendigo pada Agustus lalu, dan aksi tersebut ditentang oleh masyarakat di kota yang terletak sekitar dua jam dari Melbourne itu.

Rencana aksi demo UPF ini bertepatan dengan rencana kegiatan demo anti Islam di berbagai tempat lainnya di Australia dan di negara lain, yang menurut penyelenggaranya akan menjadikan masjid sebagai sasaran demo.

Menurut Ashton, meskipun polisi bertanggung jawab untuk menjaga hak setiap orang dalam melakukan aksi demo secara damai, namun hak orang lain dalam menjalankan agamanya juga harus dijamin bebas dari intimidasi dan ancaman.

"Setiap tempat ibadah, apakah itu gereja, masjid, kuil atau sinagog, adalah tempat suci untuk melaksanakan kepercayaannya masing-masing," katanya.

"Tempat ibadah itu sangat khusus bagi mereka yang datang, dan tidak boleh dijadikan sasaran kebencian dan penghinaan, apalagi perusakan dengan kekerasan," tegas Komisioner Ashton.

Diperkirakan Kepolisian Victoria akan menurunkan polisi untuk berjaga-jaga di masjid-masjid di wilayah itu, demi mengantisipasi rencana demo kelompok anti Islam itu.

Komisioner Ashton menambahkan, kejadian penembakan karyawan kepolisian di Sydney pekan lalu, membuat banyak orang kesal.

Namun dia memperingatkan kejadian ini tidak boleh jadi alasan melakukan tindakan tidak toleran.

"Kini, adalah waktunya bagi warga Victoria dari berbagai agama untuk tegak bersama dalam nilai-nilai yang menyatukan kita, bukan menonjolkan perbedaan," katanya.

Dia memperingatkan bahwa polisi tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan dalam aksi demo yang akan dilakukan.

Pemerintah Kota Bendigo telah menyetujui permohonan untuk mendirikan masjid di kota itu yang diajukan oleh Asosiasi Muslim Bendigo.

Keputusan Pemkot Bendigo ini digugat oleh pihak yang tidak setuju namun gugatan itu tidak berhasil termasuk di peradilan banding.

Sementara itu Menteri Utama (Premier) Victoria, Daniel Andrews, datang ke Bendigo hari Jumat (9/10/2015) guna mengadakan pertemuan dengan kalangan pendukung kehidupan multikultur di kota itu.

Menurut politisi Partai Buruh ini, pandangan ekstrim dan penuh kebencian yang dilontarkan orang-orang fanatik, tidak akan ditolerir.

"Ini bukan lagi menyangkut isu izin mendirikan masjid, ini bukan demo menentang pembangunan masjid. Ini sudah merupakan demo menentang kehadiran umat Islam, dan hal itu sama sekali tidak bisa dibenarkan," tegas Andrews.

"Saya tahu banyak warga Bendigo yang marah dan sedih karena kotanya kini mendapatkan reputasi buruk," katanya.

Secara terpisah Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne mengeluarkan imbauan kepada warga Indonesia mengenai adanya rencana aksi demo kelompok anti Islam yang akan menjadikan masjid sebagai sasaran demo.

KJRI Melbourne mengimbau agar warga Indonesia lebih waspada dan berhati-hati.