TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia kembali menegaskan dukungan atas kemerdekaan Palestina dengan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional mengenai Yerusalem yang dibuka di Jakarta mulai Senin (14/12).

Konferensi yang dihadiri 25 negara anggota Komite Palestina PBB dan 24 negara peninjau ini dilangsungkan oleh Komite Palestina PBB dan Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Dua akademisi dari Israel pun datang dalam acara tersebut.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia bersedia menjadi tuan rumah konferensi untuk menegaskan dukungan penuh pemerintah dan rakyat Indonesia, serta sekaligus menunjukkan kepada dunia tentang konsistensi perjuangan bangsa dan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan sejati.

Isu Yerusalem, yang dinilai sebagai isu paling rumit, menjadi fokus utama konferensi. Tidak saja soal arti penting Yerusalem sebagai kota suci bagi tiga agama terbesar di dunia, tetapi juga soal politik terkait perluasan pembangunan pemukiman Israel di wilayah yang dipandang akan menjadi bagian dari negara Palestina kelak.

"Yerusalem termasuk isu paling rumit dan ini merupakan kota suci bagi umat Islam, Nasrani dan Yahudi. Dimandatkan dalam UUD 1945, kita mendukung konsep solusi dua negara, perbatasan sebelum 1967," kata Retno.

Retno menambahkan selain dukungan politik, Indonesia ikut meningkatkan pembangunan kapasitas dan kerjasama teknis dengan Pelestina. Indonesia sejauh ini telah melatih 1.308 warga Palestina di berbagai bidang, antara lain : pertanian, pemerintahan yang bersih dan keuangan mikro.

Lebih jauh Retno Marsudi mengatakan konferensi ini juga ingin kembali mengingatkan masyarakat dunia bahwa masalah Palestina belum selesai.

"Di tengah dunia dihadapkan pada banyak sekali persoalan, kita tetap secara konsisten untuk mengangkat isu Palestina supaya isu Palestina ini tidak dilupakan oleh dunia," katanya.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki mengatakan negara dan lembaga-lembaga internasional berkewajiban untuk mengambil tindakan dan memastikan supaya Israel menghormati hukum internasional dan kondisi yang memungkinkan dimulai kembalinya perundingan. Status kebal hukum Israel, tambah Maliki, harus diakhiri.

"Negara-negara di dunia harus melarang segala bentuk hubungan antara pemerintah, entitas, perusahaan dan warga negara dengan rezim pemukiman (Israel). Ini termasuk menolak pertemuan dengan para pemukim Yahudi, pejabat pemerintah Israel dan anggota Kenesset," kata Al Maliki.

Konferensi Internasional mengenai Yerusalem di Jakarta ini merupakan konferensi kedua yang pernah diselenggarakan. Konferensi pertama dilangsungkan di Turki beberapa tahun lalu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan hasil konferensi akan disampaikan ke sidang Majelis Umum PBB, termasuk soal rencana Indonesia membuka konsul kehormatan di Ramallah tahun depan. [fw/em]

Sumber: VOA-Indonesia