Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, DAMASKUS - Pemerintah Suriah, Sabtu (9/1/2016) sudah mengumumkan siap untuk menghadiri perundingan damai bulan ini dengan oposisi di Jenewa.

Tapi Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Ekspatriat Walid al-Moallem mengatakan pemerintah juga ingin melihat daftar kelompok oposisi yang akan menghadiri pertemuan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa kelompok 'teroris' tidak ada dalam pertemuan damai.

Hal itu Walid Muallem katakan dalam pertemuannya dengan utusan istimewa Sekjen PBB untuk masalah Suriah Staffan de Mistura.

Lebih lanjut Walid Muallem sampaikan, pemerintah Suriah bersedia mengadakan kerja sama dengan PBB, terus memukul terorisme dan mendorong dialog antara orang Suriah.

Selain itu Walid menegaskan pula, perlu secepat mungkin menetapkan daftar nama golongan oposisi dan daftar nama organisasi teror di dalam wilayah Suriah.

Walid Muallem mengatakan, upaya untuk penyelesaian politik masalah Suriah berhubungan erat dengan resolusi terkait PBB dan pemukulan terorisme.

Berbagai pihak telah mencapai kesepakatan mengenai jadwal proses politik Suriah.

Pemerintah Suriah dan golongan oposisi pun perlu membentuk pemerintah transisi melalui perundingan dalam 6 bulan, selanjutnya mengadakan pemilu dalam waktu 18 bulan.

Dewan Keamanan PBB meluluskan resolusi mengenai penyelesaian politik masalah Suriah pada tanggal 18 Desember tahun 2015, berupaya menghidupkan perundingan damai antara berbagai golongan Suriah pada awal Januari tahun 2016 di bawah penengahan PBB. (AP)