Belajar Mengajar di Bekas Daerah Konflik Ini Telah Berjalan Namun Bangunan Sekolah Buruk

TRIBUNNEWS.COM, MYANMAR  - Sejak konflik sektarian antara komunitas Buddha dan Muslim terjadi pada tahun 2012 di negara bagian Rakhine Myanmar, sekolah di wilayah itu sempat sekali tidak ada aktivitas.

Bagunan sekolah nampak tidak terurus, sementara pemerintah setempat seakan lepas tangan dengan kondisi sekolah di wilayah itu karena siswanya mengikuti kedua orangtuanya.

"Guru-guru yang ditugaskan pemerintah untuk mengajar di sekolah tidak berani datang khawatir keselamatan diri mereka akibat luka konflik yang belum sembuh," kata Manager Rehabilitasi pasca Bencana PKPU, Muhammad Kaimuddin yang  saat ini di Rakhine dalam emailnya kepada Tribunnews, Senin (21/2/2016).

Dikatakannya, konflik telah membawa sengsara kepada semua lapisan anak manusia.

Misalnya, di Desa Hla Ma Chae terletak hanya 10 menit dari kota Sittwe, ibukota Negara bagian Rakhine ditempuh dengan kendaraan yang saat ini dihuni sekitar 261 kepala keluarga atau 1.397 jiwa.

Sejak konflik terjadi di tahun 2012, sebagian penduduk desa ini mengungsi, bergabung bersama sekitar 140 ribu orang yang berada di dalam kamp pengungsian Sittwe.

Semenjak pemerintah mulai mengizinkan mereka kembali ke desanya, kehidupan desa tersebut mulai berubah kembali.‎

Sekolah Dasar Hla Ma Chae menampung 282 siswa kelas 1 sampai 5. Sistem pendidikan di Myanmar menerapkan pendidikan dasar hingga kelas 5.

Semenjak konflik, sekolah ini dikelola oleh penduduk desa langsung namun ketiadaan dana dan dukungan, sekolah berjalan apa adanya.

"Kondisi sekolah yang tidak layak bukan hanya terjadi di desa ini, hampir di semua sekolah pemerintah di seluruh Negara bagian ini," katanya.

Selain bangunan tidak layak, juga kelebihan murid dan masih kurangnya sarana ruang belajar, sehingga program pembangunan sekolah yang dilakukan PKPU sangat diperlukan.

"Saat ini para murid sementara ditampung di sekolah darurat sampai pembangunan sekolah selesai tiga bulan lagi," katanya.