TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Rivas Yasay, Jr, di Manila, Jumat (1/6/2016).

Pertemuan ini dilakukan sehari setelah Menlu Yasay dilantik pada tanggal 30 Juni 2016. Menlu Retno adalah tamu asing pertama (foreign dignitaries) yang melakukan pertemuan dengan Menlu Yasay setelah dilantik.

"Pertemuan dengan Menlu Yasay sangat penting artinya untuk melanjutkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam upaya pembebasan sandera," ujar Menlu Retno berdasarkan keterangannya.

Retno mengatakan, kerjasama baik yang telah terjalin dengan Pemerintahan sebelumnya dipastikan akan diteruskan.

Lebih lanjut Menlu Retno menyampaikan adanya kesepahaman untuk mengintensifkan komunikasi diantara kedua Menteri Luar Negeri dalam rangka pembebasan sandera (hotline communication).

Menlu Retno menyampaikan bahwa penyanderaan semacam ini sama sekali tidak dapat ditolerir dan meminta agar Pemerintah Filipina dapat menjamin keamanan di wilayah perairan Laut Sulu.

Terkait 7 WNI yang kini masih disandera, Menlu Retno menekankan bahwa keselamatan mereka adalah prioritas utama dalam upaya pembebasan sandera.

Menanggapi hal tersebut, Menlu Yasay menggarisbawahi komitmen kuat dari Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang akan berupaya keras mengakhiri tindakan kriminal yang sering terjadi di laut Sulu.

Terkait pembebasan 7 WNI, Menlu Yasay memastikan bahwa Pemerintah Filipina akan melakukan close coordination dengan otoritas Indonesia.

Perairan Sulu sangat penting artinya bagi lalu lintas perdagangan batubara
antara Indonesia dengan Filipina.

Hampir 96 persen kebutuhan batubara Filipina Selatan dipasok dari Indonesia. Perdagangan Indonesia dan Filipina mencapai 4,6 Miliar dolar AS, dengan surplus berada di pihak Indonesia 3.19 miliar dolar AS.

Kedua Menlu sepakat untuk mendorong agar kerja sama konkret pengamanan di Laut Sulu dapat segera dilakukan antara lain melalui penetapan “Sea Lane Corridor”.

Kerja sama konkret dapat segera dilakukan mengingat sudah adanya Border Patrol Agreement 1975; Hasil Pertemuan Trilateral Yogyakarta 5 Mei 2016; serta Pertemuan Kedua Menhan di Manila 26 Juni 2016

Kerja sama kedua negara juga perlu terus ditingkatkan untuk menghindari kemungkinan berulangnya penyanderaan di masa mendatang. Dalam kaitan ini, Menlu Retno menekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan kerja sama, baik kerja sama pertahanan dan keamanan maupun kerja sama pembangunan.

Selain itu, kedua Menteri Luar Negeri juga membahas beberapa isu bilateral lainnya, yakni melaksanakan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) pada paruh kedua tahun 2016. JCBC terakhir dilakukan pada tahun 2014.

Kedua, sepakat agar negosiasi penyelesaian batas landas kontinen antara kedua negara dapat dipercepat. Indonesia mengusulkan kiranya Joint Permanent Working Group on the Maritime and Ocean Concerns dapat segera melakukan pertemuan inter-sessional.

Ketiga, Indonesia mengharapkan kiranya proses ratifikasi Agreement on the Maritime Boundary Delimitation of the Exclusive Economic Zone juga dapat dipercepat penyelesaiannya.