Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Laporan HRW: 1.000 Lebih Rumah Kaum Rohingya Dimusnahkan

Bukti citra satelit bahwa lebih dari 1.000 rumah di desa kelompok minoritas Rohingya telah dimusnahkan di barat laut Myanmar telah dikumpulkan HRW.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Laporan HRW: 1.000 Lebih Rumah Kaum Rohingya Dimusnahkan
AFP/ROMEO GACAD
Seorang wanita pengungsi Rohingya migran dari Myanmar menangis sambil memegang anaknya di daerah kurungan baru di kota nelayan Kuala Langsa di Aceh pada 16 Mei 2015 di mana ratusan migran dari Myanmar dan Bangladesh sebagian Rohingya yang mengungsi setelah mereka diselamatkan oleh nelayan Indonesia. AFP PHOTO / ROMEO GACAD 

TRIBUNNEWS.COM - Bukti-bukti citra satelit bahwa lebih dari 1.000 rumah di desa kelompok minoritas Rohingya telah dimusnahkan di barat laut Myanmar telah dikumpulkan oleh Human Rights Watch (HRW).

Human Rights Watch menyatakan pihaknya memiliki bukti-bukti citra satelit bahwa lebih dari 1.000 rumah di desa kelompok minoritas Rohingya telah dimusnahkan di baratlaut Myanmar, yang dulu dikenal sebagai Burma.

Organisasi ini telah menyerukan kepada pemerintah untuk mengizinkan PBB melakukan investigasi atas “kerusakan meluas” dari desa-desa tersebut dimana HRW meyakini pelakunya adalah tentara pemerintah.

Brad Adams, direktur HRW Asia mengatakan,”Citra satelit yang baru yang menimbulkan kekhawatiran memastikan adanya pemusnahan desa-desa Rohingya yang jauh lebih besar dan terjadi di lebih banyak tempat daripada yang diakui oleh pemerintah.”

Adams menyerukan kepada pemerintah Myanmar, yang dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, untuk berhenti “bereaksi dengan melontarkan tuduhan dan penolakan bergaya militer,” dan mendesaknya untuk “melihat fakta yang ada dan bertindak untuk melindungi semua orang … apapun agama dan sukunya.”

Kelompok bantuan kemanusiaan mengatakan puluhan ribu orang telah tersingkir dengan adanya kekerasan baru-baru ini dengan banyak di antara mereka berusaha untuk mengungsi ke Bangladesh.

HRW mengatakan meskipun pemerintah bersikukuh terorislah yang bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan tersebut dan wartawan internasional harus menyelidiki sendiri klaim tersebut, namun pemerintah Myanmar terus menghalangi tidak saja wartawan, namun juga para pekerja bantuan kemanusiaan dan penyelidik HAM untuk memasuki daerah-daerah terdampak.

Yanghee Lee, U.N. pejabat pembuat laporan terkait terkait kekerasan di Myanmar, mengatakan, “Para petugas keamaan tidak boleh diberi “cek kosong” dengan meningkatkan operasi mereka. [ww]

BERITA REKOMENDASI

Sumber: VOA Indonesia

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas