TRIBUNNEWS.COM -Warga Negara Mongolia menyumbangkan uang tunai, perhiasan, emas, dan bahkan kuda, untuk membantu pemerintah membayar utang negara.

Utang sebesar 600 juta dollar AS tersebut jatuh tempo pada bulan depan.

Negara itu mengalami kekurangan uang akibat krisis ekonomi yang ditimbulkan menyusul jatuhnya investasi asing, perlambatan pertumbuhan di China, dan merosotnya harga komoditas.

Kini, mata uang Mongolia, Tugrik, kehilangan hampir seperempat dari nilai tahun lalu. 

Seperti diberitakan Reuters, Pemerintah Mongolia telah menggelar pembicaraan dengan China dan juga Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meminta bantuan.

Kendati demikian, para penanam modal tetap khawatir bahwa dana talangan tidak dicairkan dalam dalam waktu, sesuai dengan tenggat waktu pembayaran obligasi Bank Pembangunan Mongolia, sebesar 580 juta dollar AS, Maret mendatang.

"Jika kami gagal mendapatkan dana talangan dari IMF, dari mana mereka mempunyai dana untuk membayar obligasi itu?" ungkap seorang praktisi pasar modal di Hongkong.

"Di sisi lain mereka tak mungkin mengajukan pembaruan utang untuk langkah pembiayaan ulang. Ini macam situasi ayam dan telur," kata dia lagi. 

Meskipun masyarakat Mongolia tengah berada dalam kondisi yang sulit, namun banyak dari mereka yang mengaku bersedia membantu.

Selama ini mereka terpukul dengan kebijakan pemotongan kesejahteraan, meningkatnya biaya makanan dan bahan bakar, serta musim dingin yang berat yang mengancam sebagian besar besar ternak.

Janji sumbangan dari warga mulai muncul selama pekan ini, setelah ekonom tekemuka dan anggota parlemen itu menggagas kampanye tersebut.

Pihak dunia usaha dan kalangan wakil rakyat pun menyisihkan uang untuk berkontribusi terhadap beban negara tersebut.

Terkumpul sekitar 100 juta Tugrik atau kira-kira 40.650 dollar AS.

Masalah terbesar Mongolia adalah rendahnya cadangan mata uang asing, untuk pembiayaan sepanjang tahun ini. 

"Kondisi itu yang menyebabkan para investor mengamati dengan seksama perkembangan kesepakatan pemerintah dengan IMF," kata Simon Quijano, praktisi di Legal & General Investment Management.

Terkait bantuan itu, Perdana Menteri Jargaltulga Erdenebat mengaku yakin, saat negara menerima donasi, maka negara pasti telah memiliki solusi untuk pembayaran obligasi Maret.

"Dana donasi itu akan kami salurkan ke bidang lain," ungkap dia.

"Pemerintah tidak bisa melarang kampanye yang dijalankan warga," kata Erdenebat dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu.

"Kabinet telah memutuskan untuk menghabiskan sumbangan sukarela pada kesehatan, pendidikan, dan mengurangi asap serta infrastruktur publik," tambah Erdenebat. (*)