PM Jepang akan Terapkan Tuntutan Pidana Bagi Amakudari

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sempat marah saat sidang parlemen digelar Selasa (7/2/2017) kemarin.

Penyebabnya gara-gara terungkapnya kasus Amakudari, seorang mantan pejabat tinggi Kementerian Pendidikan Jepang Kazuo Shimanuki (67) menerima gaji 12 juta yen setahun.

"Jelas ini tidak benar. Menyalahgunakan kepercayaan rakyat dan perlu tindakan keras sekali untuk masa mendatang agar tidak terulang kembali hal ini," kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam sidang parlemen tersebut.

Tindakan keras yang dimaksud menurut sumber Tribunnews.com di partai liberal (LDP) di mana Abe sebagai ketua adalah kemungkinan penerapan tindakan pidana atau dianggap sebagai kejahatan, apabila terbukti melakukan amakudari.

Saat ini peraturan Amakudari yang terbentuk sejak 10 tahun lalu tidak mencantumkan sanksi pidana tersebut.

Sementara enam saksi mantan kepala divisi personalia Kementerian Pendidikan Jepang dari 8 saksi yang dihadirkan di gedung parlemen (Diet) mengakui adanya Amakudari tersebut.

Bahkan mengakui sudah terbentuk atau terstruktur kelompok Amakudari tersebut di belakang layar kementerian.

"Kami mengakui adanya kelompok terstruktur tersebut dan saya meminta maaf sedalamnya atas hal ini karena ikut pula terlibat," kata Yoko Fujie, mantan kepala personalia, salah satu dari 6 saksi yang mengakui terjadinya Amakudari di dalam Kementerian Pendidikan Jepang.

Seorang mantan Sekjen Kementerian Pendidikan, Maekawa juga mengakui pengaturan personalia yang telah pensiun dari kementerian tersebut.

Baca: Penempatan Mantan Pejabat di Lembaga BUMN Jepang Sudah Terstruktur

"Kami menyadari hal itu memang ada dan pihak kementerian juga berusaha untuk mengontrol serta mengelola dengan baik adanya hal tersebut agar dapat teratur terjaga dengan baik," ujar Maekawa.

Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga juga menekankan kemarin akan melakukan tindakan keras terhadap para pelaku Amakudari.

"Kejadian ini sangat serius sekali dan jelas menghantam kepercayaan masyarakat kepada para pejabat pemerintahan. Oleh karena itu kita akan melakukan penelitian lebih mendalam lagi dan memperketat disiplin dengan lebih baik di masa depan," kata Suga.

Oleh karena itu semua kementerian dan badan pemerintah mulai sekarang akan dilakukan investigasi mengenai hal ini agar terhindar dari kasus Amakudari.