TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Korea Selatan menuding pembunuhan terhadap Kim Jong Nam ditujukan untuk menghilangkan ancaman dan upaya penggulingan rezim berkuasa Korea Utara, Kim Jong Un.

Demikian pendapat Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min-koo dikutip media Jepang NHK, Selasa (21/2/2017).

Han Min-koo memberikan penjelasan tersebut kepada para anggota parlemen dalam sebuah sidang komisi pertahanan terkait analisis pemerintah terhadap insiden pembunuhan di bandara tersebut.

Menurut anggota parlemen yang menghadiri sidang, Han mengatakan bahwa pembunuhan itu digambarkan sebagai peringatan keras bagi para pembelot Korea Utara dan orang-orang yang tidak puas dengan rezim yang berkuasa.

Baca: Korea Selatan Tuding Rezim Korut Dalang di Balik Kematian Kim Jong Nam

Senada dengan itu, Menteri Persatuan Korea Selatan meyakini rezim Korea Utara menjadi dalang di balik kematian kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Kim Jong Nam, sang kakak, tewas dibunuh menggunakan racun di Terminal 2 Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Malaysia, 13 Februari lalu.

Senin (20/2/2017), Menteri Persatuan Korea Selatan Hong Yong Pyo memberi pernyataan terkait kasus yang kini diselidiki otoritas Malaysia itu.

Menurut Hong Yong Pyo, sejauh ini semakin jelas bahwa Pemerintah Korea Utara terlibat dalam kematian Kim Jong Nam.

"Meski kita masih menantikan hasil penyelidikan, tampak kemungkinan besar rezim Korea Utara menjadi dalang di balik pembunuhan itu," kata Hong Yong Pyo, di Seoul, Korea Selatan.

Hong Yong Pyo juga mengatakan pandangan Korea Selatan terhadap kasus tersebut berdasar dari rekam jejak kelakuan Korea Utara yang dianggapnya "abnormal dan tidak manusiawi."

Kelakuan demikian yang dimaksud adalah eksekusi paman Kim Jong Un dan Kim Jong Nam, Jang Song Thaek, yang dilakukan 2013 lalu.

"Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un selama ini fokus memperkuat pemerintahan penuh terornya untuk menghimpun kekuatannya," lanjut Hong Yong Pyo.

Pelaksana tugas Presiden Korea Selatan Hwang Kyo Ahn juga berpendapat serupa soal keterlibatan rezim Korea Utara dalam kasus tersebut.