TRIBUNNEWS.COM, MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kabarnya menjadi target upaya pemakzulan oleh oposisinya.

Upaya tersebut datang dari seorang anggota parlemen Filipina, Gary Alejano, yang mengajukan surat rekomendasi pemakzulan kepada kongres, Kamis (16/3/2017).

Menurut Gary Alejano, Duterte telah melakukan pelanggaran yang pantas untuk membuatnya dilengserkan dari kursi kepresidenan.

Pelanggaran yang dimaksud terkait kebijakan eksekusi mati ekstra yudisial dalam memberantas peredaran narkoba yang diberlakukan Duterte.

Gary Alejano mengatakan kebijakan tersebut adalah tindak kriminal yang sangat parah dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

"Tujuan saya mengajukan gugatan itu adalah untuk memberi kesempatan pada warga Filipina agar bersuara untuk melawan tindak penganiayaan dan kriminal Presiden Duterte," kata Gary Alejano.

Gary Alejano juga menekankan bahwa di balik kebijakan yang telah Duterte berlakukan semenjak menjadi Wali Kota Davao itu terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan.

Termasuk di antaranya pelanggaran konstitusi, tindak penyuapan dan korupsi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, dan lainnya.

Duterte melalui pengacaranya telah memberikan bantahan atas tuduhan tersebut dan menyatakan Gary Alejano yang mencoba untuk menggoyang kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Atas kebijakan "tembak mati" penjahat narkoba yang diberlakukan Duterte di penjuru Filipina, sekitar 2.086 orang tewas dalam operasi anti-narkoba.

Duterte memang terus mengampanyekan upaya pemberantasan narkoba di Filipina, bahkan sampai meminta warga sipil ikut membantu untuk "menghabisi" penjahat narkoba di sekitar mereka.

Kebijakan itu kerap mendapat kritik dari organisasi dan kelompok aktivis HAM.

Namun, Duterte tetap berpendapat bahwa apa yang dilakukannya sudah tepat karena menurutnya narkoba lebih merusak generasi bangsa. (The Guardian/Reuters)