Dalam surat tersebut dicantumkan bahwa Shaheen yakin dirinya menjadi korban diskriminasi yang dilatarbelakangi masalah rasial.

Ravi Naik, dari kantor tim kuasa hukum ITN, mengatakan Thomson sudah mengetahui komunikasi awal, namun tidak menanggapi korespondensi semenjak Januari lalu.

"Undang-undang Kesetaraan memuat perlindungan yang kuat terhadap perlakuan diskriminatif atas dasar ras dan agama seseorang dan untuk alasan yang baik," katanya.

"Kami telah meminta pihak maskapai untuk meminta maaf, namun kami tidak pernah mendapat jawaban yang berarti."

Shaheen mengatakan ia tidak menginginkan ganti rugi, tapi "permintaan maaf dan penjelasan dari Thomson Airways untuk memastikan hal itu tidak akan pernah terjadi lagi".

Jo Glanville, direktur PEN Inggris - sebuah organisasi kebebasan berbicara di Inggris yang membantu mendanai buku yang dibaca Shaheen - mengungkapkan bahwa tindakan pihak maskapai Thomson merupakan "pelanggaran mendasar terhadap kebebasan, yang meruntuhkan kebebasan untuk membaca buku yang kita sukai di tempat umum" .

"Thomson harus meninjau ulang prosedur pelatihan stafnya sehingga kesalahan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Membaca sebuah buku tidak boleh dipandang sebagai dasar untuk perilaku yang mencurigakan," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan Thomson mengatakan: "Kami sangat menyesal jika Shaheen tetap tidak senang perihal perlakuan terhadap dirinya."

"Kami menulis surat kepadanya untuk menjelaskan bahwa awak kabin kami menjalani pelatihan tentang kewaspadaan dan keamanan secara berkala.