Seruan Boikot Israel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serangan yang dilakukan tentara Israel di Masjidi Al Aqsa, Palestina menyita perhatian publik. Karena larangan beribadah di masjid tersebut, bahkan memakan tiga korban meninggal dunia dan ratusan warga luka-luka.

DPR melalui Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) Nurhayati Ali Asegaf mengimbau masyarakat memboikot produk milik Israel. Hal itu sebagai ungkapan solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina.

"Boikot produk Israel bagus kenapa tidak, kita negara berdaulat bisa melindungi bangsa dan negaranya," ujar Nurhayati di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (25/7).

Nurhayati juga mengajak publik untuk menunjukan politik bebas aktif yang dipilih Indonesia. Sehingga isu penyerangan Israel di Palestina bisa segera diredam oleh banyak negara. "Kita tunjukan bebas aktif, ini sebuah komitmen laksanakan," ungkap Nurhayati.

Politisi Demokrat pun mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah banyak berkomunikasi dengan Palestina saat ini. Bahkan pemerintah Indonesia rencananya siap memberikan bantuan kepada korban penyerangan Israel.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin. Penutupan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem tidak hanya mengusik umat Islam. Akan tetapi,tindakan Israel merupakan pelanggaran yang dilakukan berulang kali terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dan pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi.

Meski kini, Israel sudah menyingkirkan alat deteksi logam di gerbang masuk masjid Al-Aqsa, Yerusalem, negara zionis tersebut tenyata justru menutup 8 dari 10 pintu masuk masjid Al-Aqsa. Israel hanya membuka 2 akses pintu masuk, itu pun dengan penjagaan yang sangat ketat.

"Kondisi ini masih membuat umat Muslim, khususnya warga Palestina kesulitan untuk beribadah di dalam masjid suci tersebut. Bahkan, Israel telah melakukan kekerasan di Amman dan menembaki warga secara brutal yang protes di depan kedubes Israel," ungkap Hasanuddin.

Hasanuddin kemudian menyarankan, Indonesia harus melakukan upaya yang lebih keras lagi dalam bidang ekonomi dan diplomat. Pertama, dalam bidang ekonomi harus berani memboikot produk-produk Israel dan pendukung Israel yang masuk ke Indonesia.

Dalam bidang diplomat, di PBB lanjutnya, Indonesia juga harus menekan Dewan Keamanan PBB dan bekerjasama dengan negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, seperti, Prancis, Polandia, Rusia, dan Inggris. Indonesia juga harus mendorong diresmikannya Kedutaan Besar Indonesia di Palestina.

"Memang, saat ini Indonesia sudah memiliki Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina, namun posisinya di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania. Bila Kedubes RI ada di Palestina, maka semakin nyata pengakuan Indonesia atas kedaulatan Palestina," Hasanuddin menegaskan kembali.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia menjadi pemrakarsa sidang darurat di antara negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terkait memanasnya kembali konflik Israel dan Palestina.

Ia mengingatkan OKI yang dahulu merupakan singkatan dari Organisasi Konferensi Islam memiliki misi suci membebaskan Palestina dari Israel. Din Syamsuddin merasa perlu menyatakan pentingnya diadakan sidang darurat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina (PPIP) yang bersifat lintas agama dan profesi.

"Kekerasan yang dilakukan Israel tidak hanya mengusik umat Islam tapi dunia internasional yang cinta damai dan keadilan. Kami pasti mengecam keras dan sudah saatnya organisasi-organisasi internasional seperti PBB untuk menegakkan resolusi-resolusinya," kata Din.

"Termasuk OKI, di mana Indonesia sebagai rekan dekat Palestina perlu mendorong adanya sidang darurat mengenai hal tersebut," lanjutnya saat ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi Islam dan Demokrasi di Gedung Pusat Bank Bukopin, Jakarta, kemarin.