TRIBUNNEWS.COM – Australia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, yang diekspor ke beberapa negara di Asia, khususnya Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India, dan Taiwan.

Tambang batu bara Carmichael, di pantai timur laut Australia, baru-baru ini memperoleh dukungan pemerintah dan investor.

Namun, selama tujuh tahun, tambang ini memicu perdebatan sengit di sana dan menghadapi penentangan yang luar biasa dari kelompok lingkungan.

Berikut kisah lengkapnya dilansir dari Program Asia Calling produksi Kantor Berita Radio (KBR).

Raksasa pertambangan India, Adani, akan mengoperasikan tambang bernilai lebih dari 200 trilyun rupiah tersebut. Lokasinya berdekatan dengan tujuan wisata terkenal di sana: The Great Barrier Reef. Proyek ini pun memicu perdebatan sengit mengenai masa depan pertambangan di Australia.

Padahal, tambang seluas 28 ribu hektar ini diperkirakan bisa digunakan selama 60 tahun. Nantinya, tambang ini diharapkan bisa menyumbang lebih dari 450 triliyun rupiah untuk ekonomi Australia.

“Proyek-proyek yang mempromosikan bahan bakar fosil sebenarnya tidak hanya membahayakan Great Barrier Reef. Tapi juga membahayakan semua pekerjaan di sepanjang garis pantai yang bergantung padanya,” lanjutnya.

Sebagai terumbu karang terbesar di dunia dan rumah bagi kehidupan laut yang beragam, Great Barrier Reef rentan terhadap perubahan tanah yang diakibatkan aktivitas tambang. 

Meski Australia sangat mengatur industri pertambangannya, Zethoven mengatakan pemerintah abai terhadap kontribusi tambang terhadap perubahan iklim. Seharusnya menurut dia, prioritas utama pemerintah adalah transisi langsung ke energi terbarukan.

Pendukung tambang batu bara Carmichael menyebut proyek itu akan menambah lapangan kerja. Karena daerah itu punya angka pengangguran yang tinggi. 

“Kami tahu kalau energi terbarukan adalah pencipta lapangan kerja yang besar. Jika target energi terbarukan sebesar 50 persen di Queensland pada 2030 tercapai, ini akan menciptakan hingga 6700 laparangan kerja baru di Queensland,” kata Imogen.

Perusahaan tambang India, Adani, sedang mencari pinjaman senilai sembilan triliyun rupiah dari pemerintah Australia. Dana ini untuk biaya pembangunan jalur kereta api pendukung tambang itu.

Para penentang bilang pemerintah seharusnya tidak menggunakan uang pembayar pajak untuk membantu mendanai tambang.

“Mereka seharusnya mendanai hal-hal seperti energi terbarukan dan menghentikan pemanasan global yang berbahaya,” kata James Dagher, koordinator Koalisi Iklim Kaum Muda Australia  di New South Wales. Dia juga pemimpin kampanye #StopAdani di Sydney.

“Kami ingin berinvestasi di infrastruktur yang secara ekonomi bermanfaat jangka panjang bagi negara. Misalnya membangun energi terbarukan yang kita butuhkan.”

Tujuh puluh persen sumber listrik Australia berasal dari batu bara. Tapi Mick Crowe, Direktur Jaringan Industri Sumber Daya, badan tertiggi yang mewakili perusahaan pertambangan, mengatakan transisi ke energi terbarukan tidak boleh tergesa-gesa.

“Tidak ada solusi jangka pendek yang tersedia untuk energi, baik itu tenaga surya atau angin. Jika Anda tidak mau mengganggu bumi sama sekali, maka kita semua harus mengubah cara hidup. Tapi jika kita ingin benar-benar melakukannya, inilah tempat yang tepat,” tutur Mick.

Tempat yang dimaksud adalah tanah masyarakat Wangan dan Jagalingou. Komunitas ini adalah penduduk asli yang telah merawat tanah ini selama puluhan ribu tahun. Mereka secara konsisten menentang tambang ini. 

“Rakyat kami masih hidup dalam kemiskinan. Tidak ada yang berubah. Tidak ada satu pun kesepakatan tambang yang sebelumnya kami sepakati, membawa keuntungan bagi masyarakat kami,” jelas Marrawah Johnson, juru bicara Dewan Pemilik Tradisional Wangan dan Jagalingou.

Johnson menuduh Adani membayar lebih dari 200 orang Aborigin untuk berpose sebagai masyarakat Wangan dan Jagalingou. Tujuannya untuk mendapatkan izin pembelian 2.700 hektar lahan mereka.

“Mereka tidak punya hak untuk menyetujui penghacuran negara ini.”

Sidang pertama penyelesaian sengketa tanah antara Adani dan masyarakat Wangan dan Jagalingou akan berlangsung pada Maret 2018. Ini adalah tantangan terakhir yang bisa menghentikan proyek tambang batu bara Carmichael.