TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK - Mahkamah Agung Thailand akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra setelah tidak hadir dalam persidangan di Bangkok, Thailand, Jumat (25/8/2017).

Hari ini seharusnya Yingluck menghadapi sidang pembacaan vonis atas dugaan kelalaian dalam mengawasi program subsidi beras bagi masyarakat desa yang dinilai menghabiskan anggaran negara.

Yingluck yang berkuasa dari 2011-2014 menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara dan larangan berpolitik seumur hidup, karena kelalaian dalam program subsidi bagi masyarakat desa.

Seorang hakim membacakan pernyataan yang mengatakan bahwa pengacara Yingluck telah memberitahu pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri karena sakit telinga.

Namun Hakim pengadilan tidak percaya alasan tersebut karena verifikasi atau surat keterangan dokter atau medis tidak resmi diberikan.

Untuk itu pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yingluck.

Keberadaan Yingluck tidak segera diketahui, dan menimbulkan spekulasi bahwa ia kemungkinan besar telah melarikan diri dari negara. Meskipun masih belum ada bukti, bahwa ia meninggalkan Thailand.

Atas ketidak-hadiran tersebut,vonis diundur dan akan disampaikan pada 27 September.

Yingluck telah mengaku tidak bersalah, dan menegaskan tuduhan terhadap dirinya sebagai upaya politik mencegalnya. Jika dinyatakan bersalah, dia memiliki hak untuk banding.

Baca: Polisi Mengaku Kesulitan Sita Restoran Milik First Travel di London

Sidang kali ini memasuki babak terbaru selama satu dekade perjuangan oleh elite minoritas untuk menghancurkan mesin politik yang kuat yang didirikan oleh saudara Yingluck, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta 2006 lalu.

Thaksin, yang hidup di Dubai karena melarikan diri atas dugaan korupsi sangat hati-hati dan menghindari mengomentari kasus saudara perempuannya tersebut.

Thaksin adalah sosok yang sangat polarisasi di Thailand dan penggulingannya dipicu pergolakan dan divisi yang telah mengadu mayoritas masyarakat miskin, pedesaan di Utara yang mendukung Shinawatras terhadap royalis, militer dan pendukung perkotaan.

Ketika pemerintah Yingluck mengusulkan amnesti tahun 2013 yang bisa mengampuni kakaknya dan memungkinkan dia untuk kembali tanpa ditangkap, menuai aksi protes demonstrasi jalanan meletus yang akhirnya menyebabkan kematian pemerintahannya dalam sebuah kudeta militer 2014.