TRIBUNNEWS.COM,BANGKOK - Penguasa militer Thailand mengatakan pihak berwenang sedang mencari mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Pasalnya setelah tidak menghadiri sidang beragendakan pembacaan vonis atas dirinya, keberadaan Yingluck tidak diketahui dimana.

Setelah tidak hadir dalam persidangan hari ini, Jumat (25/8/2017), Hakim Mahkamah Agung memerintahkan agar diterbitkan surat perintah untuk memburu dan menahan Yingluck.

Yingluck menghadapi 10 tahun penjara untuk dugaan kelalaian dalam mengawasi program subsidi beras yang dibiaya negara miliaran dolar.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, panglima militer yang menggulingkan pemerintah Yingluck di dalam kudeta tahun 2014, mengatakan pemerintah tidak tahu dimana dia berada.

Yingluck yang berkuasa dari 2011-2014 menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara dan larangan berpolitik seumur hidup, karena kelalaian dalam program subsidi bagi masyarakat desa.

Atas ketidak-hadiran tersebut,vonis diundur dan akan disampaikan pada 27 September.

Yingluck telah mengaku tidak bersalah, dan menegaskan tuduhan terhadap dirinya sebagai upaya politik mencegalnya. Jika dinyatakan bersalah, dia memiliki hak untuk banding.

Sidang kali ini memasuki babak terbaru selama satu dekade perjuangan oleh elite minoritas untuk menghancurkan mesin politik yang kuat yang didirikan oleh saudara Yingluck, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta 2006 lalu.

Thaksin, yang hidup di Dubai karena melarikan diri atas dugaan korupsi sangat hati-hati dan menghindari mengomentari kasus saudara perempuannya tersebut.

Thaksin adalah sosok yang sangat polarisasi di Thailand dan penggulingannya dipicu pergolakan dan divisi yang telah mengadu mayoritas masyarakat miskin, pedesaan di Utara yang mendukung Shinawatras terhadap royalis, militer dan pendukung perkotaan.

Ketika pemerintah Yingluck mengusulkan amnesti tahun 2013 yang bisa mengampuni kakaknya dan memungkinkan dia untuk kembali tanpa ditangkap, menuai aksi protes demonstrasi jalanan meletus yang akhirnya menyebabkan kematian pemerintahannya dalam sebuah kudeta militer 2014.

Junta militer yang menguasai Thailand telah menutup akses aksi unjuk rasa sejak saat itu, menekan semua perbedaan pendapat dan melarang pertemuan-pertemuan politik lebih dari lima orang.

Setelah lama ditunggu-tunggu keputusan nasib Yingluck datang dan kembali menghidupkan ketegangan.