Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PBB Belum Pernah Terima Petisi Referendum Papua Barat

Dalam laporan tersebut, Benny Wenda menyatakan ia mengajukan petisi itu kepada Komite Khusus untuk Dekolonisasi PBB.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in PBB Belum Pernah Terima Petisi Referendum Papua Barat
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menyiapkan Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-C/Minusca (Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic) yang akan bertugas sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) selama satu tahun di wilayah Central Afrika Republik (CAR). Upacara pembukaan Latihan Pratugas Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-C/Minusca digelar dalam suatu upacara militer beberapa waktu lalu, dengan Inspektur Upacara Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI A.M. Putranto, S.Sos, bertempat di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul Bogor Jawa Barat. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI 

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak laporan petisi rahasia yang menuntut referendum bebas untuk kemerdekaan di Papua Barat.

Ketua Komite, Rafael Ramirez mengatakan, tidak ada petisi yang diterima, dan laporan yang pertama kali dimuat di surat kabar The Guardian, itu adalah sebuah manipulasi.

"Beberapa orang mencoba menggunakan saya dan mencoba memanipulasi atau apapun," kata Ramirez seperti dilansir AustraliaPlus.com, Jumat (29/9/2017).

Menurut Ramirez, Papua Barat tidak menjadi agenda komite dan pihaknya memiliki hubungan yang sangat baik dan kuat dengan Indonesia. "Indonesia adalah sahabat kami yang sangat baik," sebutnya.

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi: KPK Jangan Kasih Kendor ke Setya Novanto!

Baca: Mitos-mitos Kehamilan di Mata Nabila Syakieb

Sebelumnya, Koordinator Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda mengatakan kepada pers bahwa 1,8 juta orang Papua Barat telah menandatangani petisi rahasia, yang ditandatangani dari rumah ke rumah dan dari desa ke desa di seluruh provinsi itu.

Berita Rekomendasi

Dalam laporan tersebut, Benny Wenda menyatakan ia mengajukan petisi itu kepada Komite Khusus untuk Dekolonisasi PBB.

Pemerintah Indonesia mengecam laporan petisi tersebut dan mengatakan bahwa petisi itu adalah aksi politik tanpa kredibilitas.

Reporter Dupla Kartini 

Sumber: Kontan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas