TRIBUNNEWS.COM, WINA - Austria mulai memberlakukan Undang-undang yang melarang kerudung penutup seluruh wajah di tempat umum, Minggu (1/10/2017).

Pemerintah mengatakan undang-undang itu, yang mengharuskan wajah terlihat dari garis rambut hingga ke dagu- bertujuan untuk melindungi nilai-nilai Austria.

Kelompok pegiat Muslim di negara itu mengecamnya karena hanya sebagian kecil warga Muslim Austria yang mengenakan kerudung penutup seluruh wajah.

Baca: DPRD DKI Minta Honor Rp3 Juta Sekali Rapat, Taufik: Mana Ada Biaya Rapat, Ngawur !

Sekelompok umat Islam dan pegiat hak asasi menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota Wina pada hari penetapan larangan atas burka dan niqab.

Anggota parlemen dari Partai Rakyat -yang beraliran politik kanan tengah- Efgani Dönmez, mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk menjamin nilai-nilai dari masyarakat yang bebas.

"Salah satu caranya adalah hak yang sama untuk pria dan wanita, tidak melarang perempuan di tempat umum. Kami tidak bisa menerima perempuan sebagai warga kelas dua."

Namun Carla Amina Baghajati dari Komunitas Agama Islam Austria, berpendapat mereka membutuhkan perasaan berada di dalam masyarakat, yang tidak dudukung oleh undang-undang ini.

Baca: Ini Kronologi Bentrok Bonek VS Perguruan Silat PSHT, Penyebab Diduga Salah Paham

"Umat Muslim khawatir populisme mengambil tempat dan amat khawatir bahwa mereka diarahkan untuk menjadi bertanggung jawab atas serangan-serangan (teroris)."

Sebenarnya bukan hanya larangan burka atau niqab saja yang diatur dalam undang-undang, namun juga untuk masker kesehatan dan topeng badut yang menutup wajah.

Pemberlakuan UU ini menjelang pemilihan umum bulan depan, tampaknya akan meningkatkan perolehan suara bagi partai beraliran politik kanan jauh di Austria, seperti dilaporkan wartawan BBC, Bethany Bell dari ibu kota Wina.

Salah satu poster dari Partai Kebebasan -yang beraliran kanan jauh- bertuliskan 'Islamisasi harus dihentikan'.