90 Persen Warga Catalan Pilih Pisah dari Spanyol

TRIBUNNEWS.COM, CATALAN - Pimpinan regional Catalonia Charles Puigdemont membuka pintu untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol pada Minggu (1/10/2017).

Pemungutan suara atau referendum kemerdekaan tetap dilakukan kendati terjadi bentrok antara pihak kepolisian Spanyol dan warga Catalon.

Berdasarkan keterangan resmi dari pemerintah Catalonia seperti yang dikutip CNBC, 90% warga Catalan memilih untuk memisahkan diri dari Spanyol.

Data yang sama menunjukkan, 2,26 juta warga Catalan ikut serta dalam pemungutan suara dan setara dengan 42% warga Catalan.

Madrid mendeklarasikan, referendum tersebut tidak sah dan melanggar undang-undang. Itu sebabnya, Spanyol mengerahkan kepolisian dari sejumlah daerah untuk menghentikan pelaksanaan voting dan menyita surat suara.

Hasilnya, terjadi bentrokan yang menyebabkan 800 orang lebih luka-luka.

Pernyataan Puigdemont ini menanggapi pidato Perdana Menteri SpanyolMariano Rajoy di televisi yang tidak mengakui kemerdekaan Catalan dan menuduh kelompok separatis mencoba "memeras seluruh bangsa".

Dia menawarkan perundingan terbuka bagi semua pihak  mengenai masa depan wilayah ini.

Pejabat Catalan mengatakan lebih dari 800 orang terluka dalam bentrokan dengan polisi anti huru hara Spanyol saat berlangsungnya referendum tersebut.

Kondisi ini menyebabkan Spanyol memasuki krisis konstitusional terdalam dalam beberapa dasawarsa dan memperdalam keretakan antara Madrid dan Barcelona.

"Pada hari ini di mana harapan dan penderitaan terjadi bersamaan, warga Catalonia mendapatkan hak untuk menjadi negara merdeka dengan bentuk republik," jelas Puigdemont.

"Pemerintahan saya, dalam beberapa hari ke depan akan mengirimkan hasil pemungutan suara hari ini ke Parlemen Catalan, sehingga bisa bertindak sesuai dengan hukum referendum," kata Puigdemont menambahkan.

Hukum pelaksanaan referendum, yang dianggap inkonstitusional oleh Madrid, meramalkan sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak oleh parlemen Catalan jika mayoritas penduduknya memilih untuk meninggalkan Spanyol.

Undang-undang tersebut tidak menetapkan jumlah pemilih minimum karena hasilnya valid.

Hasil yang diumumkan Senin pagi itu tidak mengejutkan, mengingat banyak anggota serikat pekerja diramal tidak ikut memilih.