TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Tidak hanya Myanmar, masyarakat dunia juga dinilai telah gagal melindungi warga etnis Rohingya dari konflik berdarah di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Rabu (18/10/2017) kemarin, dua penasihat khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan pernyataannya untuk merespons krisis tersebut.

Masing-masing adalah penasihat khusus PBB di bidang pencegahan genosida, Adama Dieng, dan penasihat khusus di bidang perlindungan, Ivan Simonovic.

Keduanya mengatakan, Pemerintah Myanmar telah gagal mematuhi peraturan yang telah diatur dalam hukum internasional.

Semua karena Pemerintah Myanmar tidak memenuhi tanggung jawab utamanya untuk melindungi penduduk Rohingya dari penganiayaan dan konflik kekerasan di Rakhine.

"Meskipun sudah mendapat beberapa peringatan dari PBB dan banyak organisasi lainnya," demikian isi pernyataan Dieng dan Simonovic.

"Komunitas dunia juga telah gagal dalam melakukan tanggung jawab tersebut," tambah pernyataan itu.

Sejak akhir Agustus lalu, lebih dari 500 ribu warga Rohingya telah meninggalkan Rakhine akibat penyerbuan pasukan militer Myanmar di negara bagian itu.

Baca: Kasus Suap Wali Kota Tegal, KPK Periksa Dua Saksi, Satu Diantaranya Dokter

Baca: Wagub DKI Sandiaga Uno: Pulau Reklamasi Itu Sebenarnya untuk Siapa?

Aksi penyerbuan itu dinilai PBB sebagai aksi genosida, alias pembersihan etnis.

Dewan Keamanan PBB telah mendesak Myanmar untuk mengakhiri operasi militer di Rakhine, membuka akses untuk bantuan kemanusiaan, dan membiarkan pengungsi Rohingya kembali ke tempat tinggalnya.

Namun, desakan tersebut belum ditindaklanjuti lagi oleh PBB, seperti dengan memberlakukan sanksi tegas.

"Sekali lagi, kegagalan untuk menghentikan aksi penganiayaan ini membuat kita seakan ikut melakukannya. Sampai kapan kita akan bisa menepati janji untuk tidak mengulangi ini lagi," lanjut pernyataan Dieng dan Simonovic.

Sumber: AFP/Arab News