TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Kesadaran atas meningkatnya ancaman ekstremisme, intoleransi rasial, dan kejahatan intelektual, telah menghimpun wakil berbagai bangsa membentuk Dewan Toleransi dan Perdamaian Global. Diluncurkan di Malta beberapa waktu lalu, dalam sebuah upacara resmi di Malta's Mediterranean Convention Center.

Mereka berhimpun atas undangan bersama Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Population Fund) UNFPA) dan Pemerintah Malta. 

"Kami berhimpun untuk membangun cinta dan toleransi bersama dan untuk menyebarkan budaya damai di seluruh dunia," kata Yenny Wahid yang diundang mewakili Indonesia dalam penjelasannya yang diterima tribunnews.com, Senin (6/11/2017).

Delapan pendiri dewan tersebut adalah Amerika Serikat, Argentina, Uni Emirat Arab, Comoros, Albania, India, Mesir dan Indonesia.

Dengan kantor pusatnya yang berbasis di pulau Malta dan kantor penghubung di seluruh dunia, misi utama dewan internasional ini adalah untuk menyebarkan budaya toleransi untuk mencapai perdamaian dunia.

Pada acara ini dihadiri oleh Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat, Presiden Dewan Toleransi dan Perdamaian Global yang baru terpilih, Ahmed bin Mohammed Al-Jarwan, sejumlah menteri luar negeri, pendidikan, pemuda dan budaya dari beberapa negara, Amerika Serikat.

Perwakilan negara, Sheikh Al-Azhar, kepala organisasi internasional, universitas, dan media. 

"Dunia kita menghadapi banyak tantangan, konflik, ketidaksetaraan, intoleransi mematikan dan ancaman keamanan, termasuk senjata nuklir," ujar Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anto nano Guterres, dalam sebuah video dokumenter yang diputar pada acara tersebut.

"Kami memiliki alat dan kemauan untuk mengatasi tantangan ini, terutama karena ancaman melampaui batas negara-negara yang bersangkutan. Memastikan hak asasi manusia dan martabat manusia untuk semua membangun dunia perdamaian dan keadilan yang abadi," Sekretaris Jenderal PBB menambahkan. 

Guterres terus bertanya-tanya tentang sarana untuk menyediakan jutaan orang yang menderita perang berskala besar yang tampaknya tidak pernah berakhir. 

"Tidak ada yang menang dalam perang ini, semua orang kalah, terutama karena ancaman teroris global yang baru mempengaruhi kita semua dan mendestabilisasi sebagian besar wilayah. Jadi, perdamaian selalu menjadi tujuan dan panduan kita," ungkapnya.

Dalam pidato yang disampaikannya di Pusat Konferensi Mediterania Global, Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat, mengatakan bahwa dia senang bahwa Malta telah terpilih sebagai markas baru Dewan.

"Kami berada di sini hari ini karena kita tinggal di saat kita tidak bisa lagi menerima perdamaian dengan sendirinya. Ada kebutuhan untuk mengatasi kerusuhan yang telah disaring di seluruh dunia, dan juga kebutuhan untuk menangani masalah orang kekhawatiran tentang ini," kata Jospeh Muscat.

Peran pemerintah untuk mencegah konflik dan menjamin stabilitas, dan ketidakstabilan di negara manapun, lanjutnya, mempengaruhi perdagangan dan produktivitas secara negatif. 

"Adalah tugas saya untuk melindungi warga Maltese, tidak hanya dari konflik, tapi untuk memastikan hak asasi manusia kita terlindungi," katanya. 

Misi GCTP sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Malta, dia menjelaskan, menambahkan bahwa sebagai negara netral, pulau kita selalu menjadi promotor perdamaian di semua negara.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Malta telah dipilih sebagai dewan baru untuk pengakuan tujuan kebijakannya. 

"Malta percaya bahwa budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan dan keragaman itu memperkaya kita. Apa yang kita miliki bersama, kemanusiaan kita seharusnya menjadi apa yang menyatukan kita," ia menegaskan.

"Bersama-sama, kita bisa membangun dunia yang lebih toleran dan aman. Bersama-sama kita bisa membangun masa depan di mana cinta menang atas kebencian, toleransi atas balas dendam, keterbukaan atas intoleransi, dan pengetahuan tentang ketidaktahuan," katanya lagi.