Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - PTUN Bandung mencabut izin lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara di Cirebon yang saat ini sedang mengerjakan tahap kedua, Juni lalu.

Namun Bank Kerjasama Internasional Jepang (JBIC) tetap memasok dananya November 2017 lalu ke proyek tersebut.

"Pihak JBIC telah membiayai dua proyek PLTU yang tahap pertama dan tahap kedua ini," kata Riki Rasi Sonia, Kamis (7/12/2017) di depan sekitar 30 warga Jepang pada sebuah seminar di sebelah Universitas PBB
di Tokyo.

Menurutnya, rakyat Cirebon dan pihaknya beberapa kali telah melaporkan masalah ini baik lisan maupun tertulis ke pihak JBIC.

"Bahkan pihak JBIC sudah satu kali ketemu kita tahun lalu di Cirebon dan bertemu kita serta petani dan nelayan Cirebon," kata dia.

Namun kedatangan JBIC mengecewakan Riki yang juga ikut bertemu saat itu.

Baca: Fadli Zon Berharap Presiden Jokowi Merespons Surat Minta Perlindungan Diduga dari Novanto

"Saya kecewa. Apa yang dikatakan JBIC bukan mendengar keluhan kita malah menawarkan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam artian kita harus damai. Padahal jelas tuntatan kita agar PLTU tahap kedua itu ditutup karena telah merenggut mata pencaharian kita," kata Riki.

Riki dengan tegas mengungkapkan bahwa masyarakat Cirebon tidak butuh CSR atau kompensasi apa pun.

"Kami tak butuh CSR, kompensasi atau apapun," katanya mewakili masyarakat Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon tempat dioperasikannya PLTU batu bara tersebut.

Dari situlah pihak JBIC kelihatan sekali tak ada itikad baik untuk hentikan investasinya.

"Setidaknya kita pernah usulkan untuk melakukan investigasi 6 bulan turun ke lapangan ke lokasi agar mereka tahu," kata dia.

Baca: Jokowi: Pengakuan Donald Trump Bisa Mengancam Stabilitas Keamanan Dunia