TRIBUNNEWS.COM, GAZA - Pemotongan dana bantuan dari AS diakui para pengungsi Palestina merupakan sebuah "bencana" karena dapat membuat mereka menderita.

Selasa (16/1/2018), Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa AS akan membekukan dana sebesar 65 juta dolar AS (Rp 870 miliar), setengah dari jumlah dana yang digelontorkan negara itu untuk disumbangkan ke Palestina.

Meski demikian, AS akan tetap menyediakan dana sebesar 60 juta dolar AS (Rp 800 miliar) untuk diberikan melalui Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Baca: Sertijab KSAU, Panglima TNI Paparkan Kebutuhan Angkatan Udara

Departemen Luar Negeri AS beralasan bahwa pihaknya masih butuh mengevaluasi kinerja UNRWA sebagai badan PBB yang menangani Palestina.

"Keputusan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum pihak manapun. Inilah saatnya negara-negara maju lain mengambil peran untuk memajukan keamanan dan stabilitas Timur Tengah," demikian pernyataan juru bicara Deplu AS, Heather Nauert.

Pemotongan dana bantuan oleh AS ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari pihak PBB dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Baca: Buwas Nilai Hukuman Mati Wajib Masuk RKUHP, Ini Alasannya

Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krähenbühl mengatakan, pemotongan kontribusi dana dari AS dapat "mengancam perkembangan sumber daya manusia di Timur Tengah".

Hal tersebut diakui pula oleh para pengungsi Palestina di tempat-tempat pengungsian.

Abd Al-Kari Al-Far, seorang warga Palestina di kampung pengungsian Al-Shati, Gaza, mengatakan bahwa pemotongan dana bantuan dari AS dapat mengancam kebutuhan hidupnya dan keluarga.

"Saya sangat membutuhkan bantuan dari UNRWA. Mungkin bagi banyak orang (pemotongan itu) sepele, tapi saya tak punya pekerjaan tetap di sini," tutur Al-Far.

"(UNRWA) membantu saya untuk memberi makan keluarga dan anak-anak saya," katanya lagi.

Al-Far khawatir, pemotongan dana bantuan dari AS dapat membuat sembako dan bahan makanan lain yang diambilnya pekan ini menjadi sumbangan terakhir yang diterimanya.