Apakah kunjungan wisata Anda sesuai atau bertentangan dengan HAM?

Ada baiknya juga untuk mendidik diri sendiri tentang penipuan turis di tempat tujuan wisata yang Anda pilih. Di Bali, misalnya, meningkatnya jumlah wisatawan yang ingin "mengembalikan sesuatu" membuat banyak panti asuhan menjamur, mereka mengeksploitasi anak-anak demi meraih keuntungan.

Luke McMillan dari lembaga Tourism Concern di Inggris, yang mempromosikan perjalanan etis, menganggap bahwa pariwisata terbaik adalah "yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya akan peningkatan hidup masyarakat lokal, melalui peningkatan lapangan kerja dan investasi beberapa keuntungan mereka untuk memperbaiki berbagai hal, seperti infrastruktur" .

Bisakah Anda menghindari biaya yang dikenakan pemerintah?

Dalam praktiknya Anda mau tak mau harus berurusan dengan biaya yang dikenakan pemerintah saat mengunjungi negara tujuan wisata - bahkan jika itu hanya untuk membayar pajak bandara, atau yang dibayar oleh bisnis lokal. Bagi sebagian orang, itu alasan yang cukup untuk menghindari rezim represif di mana saja.

Tetapi orang lain akan berpendapat bahwa jika Anda memasukkan uang ke tangan orang-orang setempat, itu mengurangi dampaknya. Salah satunya adalah Karen Simmonds, direktur agen perjalanan London Travel Matters.

"Anda masih bisa memberikan kontribusi positif kepada orang-orang yang hidup dalam rezim yang sulit," katanya kepada BBC. "Saya pikir pariwisata bisa menjadi kekuatan yang baik. Kita semua bisa melayani dan belajar satu sama lain."

Perlu dipertimbangkan bahwa industri pariwisata yang sedang berkembang meresap tenaga kerja, dan menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang terlatih di negara ini.

Dewan Pariwisata dan Pariwisata Dunia memperkirakan bahwa satu dari 10 pekerjaan di seluruh dunia didukung oleh sektor ini. Dan apa pun tingkat pendidikan mereka, penduduk setempat memiliki nilai aset yang berharga - sebuah pemahaman mendalam tentang budaya dan lingkungan mereka sendiri.

Ketika fakta berubah ...

Terkadang situasi suatu negara bisa berubah, tentu saja. Myanmar adalah contoh kasusnya.

Myanmar merupakan satu-satunya yang pernah diboikot agen perjalanan Responsible Travel, alasannya ada dua: Pertama, pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, yang berada dalam tahanan rumah, menyerukan boikot terhadap dunia internasional, dan perusahaan tersebut menghormatinya.

Kedua, penguasa militer Myanmar menguasai sebagian besar infrastruktur wisata, yang berarti kedatangan wisatawan akan memperkaya junta, bukan orang Myanmar setempat.

Kemudian pada tahun 2010, Suu Kyi dibebaskan - dan setahun kemudian partainya mengatakan akan menyambut "pengunjung yang ingin mempromosikan kesejahteraan rakyat biasa".

Agen Responsible Travel mulai mengirim turis lagi, meski militer masih mencengkram kuat parlemennya.

Sejak tahun 2017 keputusan tersebut dipersulit dengan tindakan keras terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar - minoritas etnis yang teraniaya - sebagai tanggapan atas serangan militan oleh kelompok pemberontak.

Lebih dari 740.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, membawa kisah pembunuhan massal, pemerkosaan dan penyiksaan - yang kesemuanya disangkal oleh pemerintah.