Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya membuat terobosan baru dalam memastikan keamanan dan keselamatan pasukan keamanan di lapangan.

Hal itu disampaikan Retno saat berpidato dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB), “Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations”, di hadapan 15 (lima belas) Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB dan seluruh peserta debat, di Markas Besar PBB, New York, Rabu (28/3).

Baca: Ingat Sosok Munaroh, Pacar Mandra Si Doel Anak Sekolahan? Begini Nasibnya Sekarang

Retno merupakan pembicara pertama yang diberi kesempatan usai 15 negara Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Sebagai perwakilan dari ASEAN dan atas nama Indonesia Menlu menyampaikan pentingnya reformasi DK PBB untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta proses pengambilan keputusan di lapangan.

Kedua, Menlu RI menekankan agar sumber pendanaan harus memadai.

Ketiga, Menlu RI juga menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian menjadi tanggung jawab bersama negara anggota PBB, sehingga harus selalu diperhatikan.

"Pasukan Keamanan PBB tidak bisa lagi bekerja Business as usual , Peacekeepers harus well-trained , well-equipped dan adequately-resourced," tegas Menlu

Dia menekankan pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan menjadi keharusan serta pentingnya peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan organisasi regional.

"Terus didorong inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB termasuk pengunaan industri strategis dari negara berkembang," kata Retno.

Retno pun mengemukakan salah satu perhatian Indonesia adalah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai pasukan keamanan.

Retno beralasan perempuan lebih mudah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan.

“Jumlah Peacekeepers perempuan dalm misi Pemeliharaan Keamanan PBB harus ditingkatkan, mengingat lebih mudah bagi perempuan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan” tegas Menlu Retno.

Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB.

Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda dan Sekjen PBB selaku pemapar. Tercatat 13 (tiga belas) pejabat setingkat Menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.

Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah korban peacekeepers PBB yang disebabkan berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB.

Tercatat 57 korban selama tahun 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama dua dekade.

Selain itu debat juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.