TRIBUNNEWS.COM - Data terbaru dari Departemen Keuangan AS menunjukkan utang negara Amerika Serikat bertambah sebesar 1,2 triliun dolar AS atau setara Rp 18.000 triliun di akhir tahun fiskal 2018 pada Kamis (28/9/2018).

Hingga saat ini, utang pemerintah AS membludak hingga mencapai 21,52 triliun dolar AS atau lebih dari Rp 324.000 triliun.

Dilansir media Rusia, RT, Kamis (10/4/2018), Selama periode itu, utang nasional AS meningkat 6,3 persen dan sekarang menjadi 105,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dolar AS saat ini.

Menurut Biro Layanan Fiskal Departemen Keuangan, utang nasional pada akhir tahun fiskal 2017 diperkirakan senilai 20,25 triliun dolar AS.

"Defisit besar adalah hasil dari pembayaran tunjangan federal yang didorong ke Agustus bukannya September," kata lembaga tersebut.

"Di mana ambang batasnya terlalu tinggi, kami tidak tahu. Tetapi ketika angka terus meningkat selamanya akan menjadi masalah besar yang tidak dapat dipertahankan. Dan kami adalah satu-satunya negara ekonomi maju di jalur yang tidak berkelanjutan,” kata ekonom Jason Furman di Kennedy School of Government Harvard kepada Public Radio International (PRI).

“Kami adalah satu-satunya negara berekonomi maju di mana utang diperkirakan akan meningkat sebagai bagian dari PDB selama lima tahun ke depan. Semua negara bekonomi maju lainnya mengalami penurunan,” katanya.

Defisit anggaran AS mencapai 214 miliar dolar AS pada bulan Agustus, angka ini dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan bahwa defisit akan menjadi 895 dolar miliar pada fiskal 2018. Dikatakan bahwa hanya dalam beberapa tahun AS akan membayar lebih beserta bunga untuk membayar utang nasional.

"Fakta bahwa kita berada di tahun ke-10 dari ekspansi ekonomi, sementara utang terus meningkat benar-benar luar biasa dan sangat tidak bertanggung jawab. Kongres perlu secara fundamental mengubah jalurnya, jika tidak kita menuju krisis ekonomi seperti Yunani,” kata Chris Edwards, direktur studi kebijakan pajak di Cato Institute, Washington.