Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron membatalkan rencana kenaikan pajak bahan bakar di tengah kekhawatiran kembali terjadinya kekerasan, setelah protes nasional digelar berminggu-minggu di banyak kota di negara itu.

Protes tersebut berubah menjadi kerusuhan dan terburuk dalam sejarah Prancis selama beberapa dasawarsa.

Dikutip dari laman Al Jazeera, Kamis (6/12/2018), unjuk rasa yang digelar selama tiga pekan tersebut setidaknya membuat empat orang tewas dan menjadi tantangan besar bagi Macron.

"Pemerintah siap untuk berdialog dan memperlihatkan (bukti) karena kenaikan pajak ini telah diturunkan dari RUU anggaran 2019," kata Perdana Menteri Edouard Philippe kepada anggota parlemen pada Rabu kemarin.

Para pengunjuk rasa Prancis pun menyambut baik keputusan Macron untuk membatalkan kenaikan pajak bahan bakar yang rencananya akan diterapkan tahun depan.

Baca: Bentrokan di Paris: Protes warga Prancis bukan hanya soal harga BBM

Kendati demikian, banyak pengamat menilai bahwa itu tidak cukup untuk menahan kemarahan publik.

Sementara itu, Juru Bicara kelompok pengunjuk rasa, Jacline Mouraud mengatakan kepada The Associated Press, "saya pikir keputusan itu terlambat ya".

Ia menambahkan, masing-masing kelompok akan memutuskan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya.

Baca: Suami Inneke Koesherawati Sewakan Bilik Asmara Lapas, Tarif Pakai Rp 650 Ribu

Mouraud pun memprediksi masih banyak kelompok yang akan terus berdemonstrasi.

Namun demikian, ia tetap mengapresiasi langkah Macron.

"Langkah Macron berada di jalur yang benar. Tapi secara mendasar menurut saya, itu tidak akan mengubah gerakan yang terjadi ini".