Brexit: Apa yang terjadi setelah parlemen Inggris menolak usulan pemerintah?

Fokus negosiasi adalah apa yang disebut sebagai "kesepakatan cerai" yang berisi mekanisme mundurnya Inggris dari Uni Eropa dan apa yang terjadi setelahnya.

Apa yang telah disetujui sejauh ini?

Beberapa hal yang telah disepakati kedua pihak, antara lain besaran dana yang harus dibayar oleh Inggris untuk bisa mundur dari Uni Eropa, sekitar £39 miliar atau sekitar Rp707 triliun.

Sudah pula disepakati apa yang akan terjadi terhadap warga Uni Eropa yang tinggal di Inggris dan warga Inggris yang tinggal di negara-negara Uni Eropa.

• Dua menteri penting arsitek Brexit mundur, pemerintah Inggris 'jatuh ke jurang krisis'
• Diancam dibunuh, anggota parlemen Inggris salahkan pemberitaan media
• Skotlandia inginkan referendum kedua pemisahan dari Inggris

Yang juga disetujui adalah periode transisi yang memberi kesempatan kepada kedua pihak agar tidak terjadi gangguan terhadap sektor usaha dan perdagangan.

Dalam tataran praktis, tidak ada perubahan signifikan mulai 29 Maret 2019 hingga 31 Desember 2020.

Yang perlu digarisbawahi adalah, kesepakatan ini adalah deklarasi politik, artinya isinya bisa berubah berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak, meski sudah ada syarat-syarat tentang dasar perundingan di masa depan.

Kritik terhadap perundingan Brexit

Salah satu kritik utama adalah perundingan yang selama ini berlangsung gagal mewujudkan apa yang disebut sebagi "didapatkannya kembali kontrol penuh ke pemerintah Inggris, yang selama ini dipegang oleh Uni Eropa".

Hal lain yang menjadi batu ganjalan adalah pengaturan perbatasan di wilayah Irlandia Utara.

Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris, berbatasan langsung dengan Republik Irlandia.

Selama ini, tidak ada berbatasan fisik antara kedua wilayah dan sedari awal memang tidak diniatkan ada perbatasan fisik sebagai bagian dari penyelesaian konflik politik di kawasan.

Jika Inggris resmi keluar dari Uni Eropa, Inggris berkewajiban untuk menerapkan semacam mekanisme kontrol untuk mengecek arus barang dan orang, karena Republik Irlandia adalah anggota Uni Eropa.

Mekanisme tanpa kontrol yang selama ini otomatis berlaku berdasarkan kesepakatan Uni Eropa berhenti dengan sendirinya.