Perjanjian Prespa merupakan perjanjian yang akan memungkinkan Makedonia untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, saat Yunani menghapus hak vetonya sebagai anggota dalam organisasi itu.

Perjanjian tersebut telah mendapatkan kritikan tidak hanya di Yunani, namun juga di Makedonia.

Beberapa warga Yunani meyakini bahwa nama 'Makedonia' harus diberikan khusus kepada mereka yang tinggal di wilayah Yunani Makedonia.

Hal itu merujuk pada penggunaan kata yang akan kembali ke periode Yunani Kuno.

Sementara itu beberapa warga di Skopje, ibu kota Makedonia, melihat perubahan nama tersebut sebagai pukulan terhadap identitas nasional negara tersebut.

Yunani dan Makedonia selama ini memang telah terlibat dalam perselisihan 'penamaan' sejak runtuhnya Yugoslavia.

Tahun lalu, Makedonia mengadakan referendum tentang masalah ini.

Komisi pemilihan negara melaporkan bahwa 91,46 persen pemilih telah menentukan pilihan untuk mengganti nama negara itu.

Sementara sisa suara, yakni sebanyak 5,65 persen lainnya menentang.

Namun sebagian besar penentang perubahan nama yang memboikot referendum, hanya memiliki pemilih sebanyak 36,91 persen.

Itu berarti mereka gagal mengamankan 50 persen jumlah suara yang diperlukan untuk dianggap sah dalam membatalkan penggantian nama.

Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Yunani secara tegas meminta Rusia menahan diri untuk tidak membuat pernyataan yang mencampuri urusan dalam negeri Yunani.

Hal itu dilakukan setelah Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut kesepakatan penggantian nama sebagai proses 'buatan' yang dipaksakan dari luar untuk memaksa Makedonia bergabung dengan blok NATO.

Menurut Rusia, perubahan nama itu melanggar hukum negara itu sendiri dan mengabaikan kehendak Presiden Makedonia serta mayoritas penduduknya.