Indonesia Dorong Kerja Sama Global Cegah Pendanaan Terorisme
Di hadapan anggota DK PBB, Wamenlu RI menegaskan Indonesia berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme termasuk pendanaannya
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK -- Indonesia mendorong kerja sama masyarakat internasional mencegah pendanaan terorisme.
Seruan itu disampaikan, Wakil Menlu RI, A.M. Fachir dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai “Threats to International Peace and Security caused by terrorist acts: Preventing and Combating the Financing of Terrorism”, di Markas Besar Persatuan Bangsa-Bansa (PBB), di New York, Kamis (28/3/2019).
Di hadapan anggota DK PBB, Wamenlu RI menegaskan Indonesia berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk pendanaan terorisme.
Baca: Penyebaran Paham Radikal Terorisme itu Sendiri Bisa Masuk Dari Mana Saja kata Suhardi Alius
"Aksi terorisme di Christchurch, Selandia Baru pada 15 Maret 2019, membuktikan tidak ada satu negarapun yang dapat terbebas dari ancaman terorisme," ujar dia dalam debat terbuka yang dipimpin Menlu Perancis, Jean-Yves Le Drian.
Pada kesempatan itu, Wamenlu Fachir juga berbagi pengalaman mengenai upaya Indonesia untuk melakukan regional risk assessment dan menganalisa ancaman, serta dampak pendanaan terorisme.
Indonesia diketahui menjadi penyelenggara Counter Terrorism Financing Summit guna di kawasan Asia Pasifik.
“Indonesia secara terus menerus meningkatkan kapasitas perangkat hukum dan infrastuktur, antara lain melalui Strategi Nasional (Stranas) Tindak Pidana Pendanaan Teroris, serta penguatan kerja sama antar kementerian/lembaga dan sektor swasta”, tutur dia.
Selain itu, Wamenlu menyampaikan, perlunya pula mendorong peningkatan kerja sama global antara lain melalui pertukaran informasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan unit intelejen keuangan, serta koordinasi antar badan dan komite PBB terkait, termasuk konsultasi dan bersinergi dengan Financial Action Task Force (FATF).