TRIBUNNEWS.COM, SWEDIA - Gaji tinggi dan fasilitas mewah menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang ingin menjadi anggota DPR atau parlemen.

Namun, tidak demikian halnya dengan Swedia.

Di negara ini para anggota DPR hidup amat bersahaja.

"Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan," ujar Per-Arne Hakansson, anggota parlemen Swedia dari Partai Sosial Demokrat.

"Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi," kata Hakansson.

"Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara," imbuhnya.

Baca: Seorang Pengusaha China Terbukti Lakukan Hubungan Terlarang dengan 25 Siswi SMP

Semua anggota DPR Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil.

Parlemen hanya punya tiga mobil dinas berjenis Volvo S80.

Ketiga mobil ini hanya diperuntukkan bagi ketua dan tiga wakilnya serta hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen.

Untuk urusan mobilitas, anggota DPR boleh menggunakan trasportasi umum secara cuma-cuma.

Baca: Detik-detik Soekarno Tahu Dirinya akan Dieksekusi Mati, Langsung Tenang seusai Baca 1 Ayat Alquran

Mengapa tak ada mobil untuk anggota DPR?

"Kami bukan perusahaan taksi," kata pejabat parlemen, Rene Poedtke.

Ia menjelaskan tiga mobil dinas milik parlemen tak boleh dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah.

Satu-satunya pejabat tinggi negara yang punya mobil dinas adalah Perdana Menteri Stefan Lofven.

Anggota DPR Swedia menerima gaji sekitar 6.900 dollar AS atau sekitar Rp98 juta per bulan, setengah dari anggota Kongres Amerika Serikat yang menerima gaji 14.000 dollar AS sebulan.

Gaji rata-rata warga Swedia adalah 2.800 dollar AS atau sekitar Rp 40 juta per bulan.

Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan di luar ibu kota Stockholm boleh mengklaim semacam tunjangan harian yang besarannya sekitar 12 dollar AS atau setara dengan Rp 171.000.

Di Stockholm, uang itu hanya bisa dipakai untuk membeli makanan sederhana.

Sebelum 1957, para anggota DPR Swedia bahkan tidak digaji.

Lalu dari mana mereka mendapatkan penghasilan?

Gaji mereka berasal dari iuran anggota partai.

Setelah 1957, pemerintah memutuskan untuk menggaji anggota DPR antara lain dengan tujuan orang tertarik untuk masuk parlemen.

Meski demikian, pada saat yang sama, banyak pihak juga menginginkan agar gaji anggota DPR ini tak terlalu tinggi.

Di sejumlah negara, selain mendapatkan tunjangan kendaraan, para anggota DPR juga mendapatkan rumah dinas.

Di Swedia, rumah dinas berbentuk apartemen sempit dan hanya diperuntukkan bagi anggota parlemen yang berasal dari luar Stockholm.

Anggota DPR Per-Arne Hakansson mengatakan, apartemen yang ia tempati hanya punya satu kamar dengan luas keseluruhan tak lebih dari 46 meter persegi.

Meski demikian, apartemen yang ditempati Hakansson termasuk lapang.

Properti milik negara biasanya berbentuk studio, jenis apartemen tak berkamar, dengan ukuran sekitar 16 meter persegi.

Baca: Ini 15 SMA Negeri dan Swasta Terbaik Tingkat Nasional Peraih Nilai UN IPA 2019

Di studio ini hanya ada satu tempat tidur.

Tidak ada mesin cuci atau mesin pencuci piring. Penginapan hanya diperuntukkan untuk anggota DPR.

Pasangan atau anggota keluarga yang menginap harus membayar.

Jika pasangan ingin tinggal di properti ini, ia harus membayar setengah dari biaya sewa, yang uangnya masuk ke kas negara.

"Tunjangan hanya semata-mata untuk anggota DPR, bukan untuk pasangan atau anggota keluarga yang lain," kata pejabat parlemen Anna Aspegren.

Jika tak ingin tinggal di apartemen mungil ini, para anggota boleh menyewa properti lain dengan syarat uang sewanya tak melebihi 820 dollar AS atau Rp 11,6 juta per bulan.

Untuk ukuran Stockholm, tunjangan uang sewa ini tergolong rendah.

Di masa lalu, tidak ada apartemen dinas bagi anggota dan banyak dari mereka yang biasanya menginap di kantor, yang ukurannya rata-rata 15 meter persegi.

Para anggota DPR Swedia jugua dilarang merekrut staf pribadi atau tenaga ahli.

Namun, mereka mendapat tunjangan untuk menggunakan semacam "staf pendukung atau tenaga ahli bersama" yang disediakan bagi anggota yang memerlukan.

Di pemerintahan lokal, upaya penghematan anggaran jauh lebih besar lagi.

Sekitar 94 persen anggota dewan kota atau dewan daerah tak menerima gaji kecuali bagi mereka yang masuk menjadi anggota komite eksekutif, yang menerima gaji baik karena bekerja penuh waktu atau paruh waktu.

Mengapa demikian?

"Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita," kata anggota dewan kota Stockhom, Christina Elffors-Sjodin.

Lalu bagaimana dengan anggota DPR di Indonesia?