TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional dan Hukum Udara Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana angkat suara terkait pertemuan singkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang hanya satu menit.

Sebagaimana diketahui tersebar video dari sebuah media televisi dari Jepang yang membandingkan pertemuan bilateral antar Perdana Menteri Abe dengan kepala pemerintahan dari negara-negara yang hadir dalam pertemuan G-20 di Osaka, Jepang beberapa waktu lalu.

Dalam tayangan tersebut dibandingkan durasi para kepala pemerintahan bertemu. Semisal durasi bertemu dengan Presiden Perancis, Emmanuel Marcon selama 87 menit.

Sementara durasi pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama 1 menit. Ini kemudian yang mengundang komentar dan bahan tertawaan.

Menurut Himahanto, seharusnya media tersebut bisa lebih bijak dalam mewartakan durasi kepala pemerintahan bertemu.

Karena Presiden Jokowi baru teragendakan bertemu dengan Perdana Menteri Abe saat pertemuan G20 berlangsung, pada Jumat (28/6/2019) lalu.

Baca: 260 Perkara Diregistrasi, MK Mulai Sidang Sengketa Hasil Pileg 9 Juli

Hal itu tidak seperti kepala pemerintahan lain yang melakukan pertemuan bilateral satu hari sebelum pertemuan G20.

"Pertemuan Presiden Jokowi baru dilakukan pada tanggal 28 Juni, tanggal dimana dimulainya Pertemuan G20," ujar Guru Besar UI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (2/7/2019).

Hal ini karena Presiden Jokowi baru terbang ke Osaka pada Kamis (27/6/2019) malam hari dan sampai pada keesokan harinya, Jumat (28/6/2019).

Sebenarnya, Hikmahanto menegaskan, yang penting dalam pertemuan yang singkat tersebut ada dua poin.

Pertama, imbuh dia, adanya pertemuan bilateral.

Ini penting karena dalam pertemuan yang bersifat multilateral kepala pemerintahan yang hadir akan diagendakan bertemu dengan kepala pemerintahan tuan rumah.

"Presiden Jokowi tidak melewati kesempatan ini," jelas Hikmahanto.

Kedua, meski dalam waktu yang sangat terbatas Presiden Jokowi dan PM Abe telah mampu menegaskan kerjasama ekonomi untuk memajukan kedua bangsa.